DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 26 Februari 2019 / 13:48 WIB

Kadin DIY Siap Dukung Program Pemda

YOGYA, KRJOGJA.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY siap mendukung penuh program-program Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, terutama dalam mengentaskan maupun menekan angka kemiskinan. Selain diperlukan keseimbangan atau sinkronisasi data dan program, Kadin DIY mengusulkan perlunya program pendampingan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin agar bisa tumbuh.

”Kami siap memberikan dukungan kepada Pemda karena harus saling mengisi. Kami mengajak para pengusaha di DIY untuk lebih sensitif terhadap permasalahan yang ada dan yang paling penting peran sertanya untuk membantu menumbuhkembangkan daerah,” ujar Ketua Umum Kadin DIY GKR Mangkubumi.

Dikatakan, Kadin DIY senantiasa melakukan koordinasi dengan terkait dukungan pengusaha untuk membantu mengentaskan kemiskinan di DIY. Dari hasil koordinasi selama ini, diperlukan keseimbangan data dan program. Sebab selama ini data kemiskinan terlebih rumah tangga sasaran tidak cocok, bahkan banyak program yang salah sasaran.

”Soal kemiskinan, bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga perlu program pendampingan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin agar bisa tumbuh,” ujarnya.

Putri Sulung Raja Kraton Yogyakarta ini mengungkapkan, masyarakat yang miskin di DIY kebanyakan berpenghasilan dari pertanian, peternakan dan laut. Untuk itu, perlu dukungan material yang murah, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat miskin.

”Justru masyarakat miskin ini harus benar-benar diberdayakan sesuai dengan keahliannya semisal di sektor pertanian, peternakan maupun sebagai nelayan untuk lebih mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mengatakan, penurunan angka kemiskinan, gini ratio dan ketimpangan wilayah menjadi salah target utama yang harus dilakukan Pemda DIY. Untuk itu, pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor dan melibatkan peran swasta harus melakukan berbagai upaya program/kegiatan untuk menekan angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi tersebut.

”Semisal tentang kemiskinan, datanya saja belum benar dan implementasi Pemerintah masih banyak yang salah sasaran. Data kemiskinan dari daerah dan pusat saja juga berbeda, itu sungguh ironis,” tandasnya.

Budi menuturkan, Pemda DIY akan coba melakukan pembetulan data kemiskinan, mengintervensi desil 1 hingga 4 dan melakukan tindakan intervensi tepat sasaran agar lebih menekan angka kemiskinan. Sebab prosentase capaian angka kemiskinan di DIY meskipun mengalami penurunan, namun dinilai belum signifikan.

Pembetulan data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi tersebut akan disesuaikan dengan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dimasukkan dalam basis data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos). (Ira)