DIY Editor : Agus Sigit Jumat, 22 Februari 2019 / 12:48 WIB

FPRB Minta Jembatan Gupit Diperlebar

PENGASIH, KRJOGJA.com - Jembatan Gupit oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Karangsewu, Kecamatan Galur diminta agar diperlebar. Karena jembatan sepanjang 44 meter dan lebar 1,5 meter yang melintasi Sungai Gun Seiro tersebut dinilai kurang memadai sebagai pendukung jalur evakuasi bila terjadi bencana, khususnya gempa dan tsunami. Jembatan ini paling strategis sebagai jalur evakuasi bagi warga Gupit, Imorenggo dan Siliran.

Selain itu, jembatan terlalu sempit pula untuk lalu lintas warga sehari-hari, terutama di saat jam-jam sibuk pagi dan siang hari. Karena jembatan ini merupakan jalur yang digunakan warga di tiga pedukuhan dalam melakukan kegiatan seperti sekolah, bekerja ataupun menuju lahan pertanian di wilayah pesisir selatan.

Sekretaris FPRB Desa Karangsewu, Solihin menyampaikan permintaan itu ketika audiensi dengan DPRD Kulonprogo, Kamis (21/02/2019) di gedung Dewan setempat. Audiensi ditanggapi ketua DPRD Akhid Nuryati SE didampingi segenap pimpinan dan anggota Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat). Dari eksekutif hadir kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs Aiyadi MSi dan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Yuniar Wibowo.

Solihin menyatakan, pihaknya sudah sering mengusulkan pelebaran melalui musyawarah pedukuhan dan reses anggota DPRD. Namun sampai saat ini belum dapat terealisasi. "Kami berharap DPRD bisa memberikan solusi terbaik. Karena jembatan Gupit sangat penting untuk mendukung transportasi dan keselamatan warga Imorenggo dan sekitarnya,” harap Solihin, yang juga Dukuh Imorenggo.

Selain pelebaran jembatan, Solihin minta pula agar jalan yang menghubungkan jembatan Gupit dengan jalan Deandeles, diperlebar. Saat ini, lebar jalan 5,5 meter, dengan panjang 130 meter. Idealnya lebar jalan tersebut sekitar 9 meter.

Terhadap hal itu, Yuniar Wibowo mengatakan jembatan Gupit adalah wewenang Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO). Sehingga DPUPKP hanya berwenang mengkoordinasikan dengan lembaga itu. Sedangkan jalan menuju jembatan Deandeles, belum masuk dalam SK Bupati tentang jalan kabupaten. “Kami belum bisa membuat perencanaan untuk bangunan ini,” tandasnya.

Akhid Nuryati minta agar dinas terkait berkoordinasi untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Sebab, fungsi jembatan Gupit sangat strategis bagi warga Karangsewu bagian selatan. Selain sebagai jalur evakuasi bencana juga sebagai lalu lintas sehari-hari warga setempat. “Kita cari solusi bersama. Bila kebutuhan dananya besar nanti diupayakan dengan dana alokasi khusus (DAK). Yang penting kita punya komitmen untuk mencari solusi terbaik bagi warga,” tambahnya. (Wid)