Peristiwa Editor : Ivan Aditya Kamis, 21 Februari 2019 / 17:53 WIB

Harga Beras Rastra Disepakati Rp 10.219 per Kg

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah menetapkan harga beras untuk rakyat sejahtera (rastra) dalam program bantuan sosial yakni sebesar Rp10.219 per kilogram (kg) pada periode Januari hingga April 2019. Keputusan itu diambil dalam rapat tingkat menteri yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membeberkan Perusahaan Umun Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) sebenarnya ingin beras rastra dibanderol dengan harga lebih tinggi yakni Rp11.100 per kg. Namun, dalam rapat tersebut, harga beras akhirnya ditetapkan Rp10.219 per kg karena mengikuti hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pandangan BPKP dan Bulog ada selisih perbedaan sedikit. Sesuai pendapat BPKP, harga beras bansos rastra seharusnya Rp10.219, namun Bulog minta Rp11.100. Kami sepakat ikut BPKP, yang lebih rendah, untuk rastra," jelas Moeldoko.

Ia menuturkan Bulog sempat melayangkan protes karena harga beras yang ditetapkan lebih rendah dari asumsi mereka. Sebagai jalan keluar, pemerintah meminta BPKP untuk segera melakukan audit tepat setelah penyaluran April selesai.

"Nanti kalau rugi, Kementerian Keuangan akan menutupi itu. Saya kira (secara sistem) harusnya lebih efektif," imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengaku meminta asumsi harga beras bansos rastra yang lebih tinggi dibanding audit BPKP. Ia berdalih harga beras yang disodorkan Bulog telah memasukkan variabel nonteknis yang memang mempengaruhi harga beras.

Pria yang akrab disapa Buwas ini melanjutkan faktor nonteknis yang paling berpengaruh adalah ongkos logistik. Sebab, untuk daerah terpencil, sarana logistik beras cukup terbatas. Kalaupun ada, kapasitasnya terbatas, sehingga ongkos logistik beras per kg bisa cukup tinggi.

"Kami ini akan ajukan kondisi riil bahwa daerah tertentu memang seperti itu kondisinya. Tapi harga beras yang ditetapkan itu adalah dasar hukum kami untuk bekerja, jika ada sesuatu tentu akan dievaluasi lagi," jelas Buwas. (*)