DIY Editor : Danar Widiyanto Rabu, 20 Februari 2019 / 09:31 WIB

Raih Predikat AA SAKIP, Ini Konsekuensi Pemda DIY

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemda DIY sukses mendapat satu-satunya predikat AA Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) se-Indonesia tahun 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut pada Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Makassar, Selasa (19/2/2019). 

Baca Juga: Pertama di Indonesia, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP ‘AA’

Pemda DIY dinilai mampu menerapkan manajemen program kerja yang berorientasi pada hasil, bukan lagi banyaknya serapan anggaran. DIY pun diganjar nilai 90-100 untuk akhirnya mendapatkan predikat satu-satunya AA di Indonesia. 

Kepala BAPPEDA DIY Tavip Agus Rayanto mengungkap predikat AA yang diraih Pemda DIY tak begitu saja menjadi prestasi. Diakui Tavip, perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk merefleksikan program tepat yang mengedepankan efisiensi anggaran termasuk kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Masih banyak yang harus kita lakukan perbaikan. Predikat AA ini bukan hanya untuk mencari popularitas saja namun untuk penyemangat melakukan kinerja agar semakin baik kedepan, itu yang diinginkan Pak Gubernur (Sri Sultan HB X),” ungkapnya pada wartawan Rabu (20/2/2019). 

Beberapa hal dicontohkan Tavip harus coba dievaluasi dan diterapkan di DIY misalnya pengubahan anggaran ke arah yang lebih efektif dan efisien. Tavip mencontohkan rencana perubahan anggaran transportasi menjadi tunjangan kinerja untuk selevel kepala dinas ataupun penghapusan tenaga honorer yang disinyalir membuat ASN malas bekerja selama ini. 

“Ada konsekuensi, misalnya saja ASN kita dinilai kerjanya bukan hanya dari kira-kira tapi data penunjang. Kemudian untuk efisiensi anggaran misalnya, mobil dinas yang melekat pada individu jabatan jadi tidak harus plat merah yang dibiayai negara namun ada tunjangan kinerja yang meningkatkan kesejahteraan, itu untuk gantinya. Spiritnya seperti ini meski teknisnya kita masih berproses. Beberapa daerah sudah punya model dan kita tinggal mengikuti mana yang akan digunakan,” ungkapnya lagi. 

Efisiensi anggaran menurut Tavip juga nantinya akan menyentuh sisi belanja aparatur negara misalnya penghapusan 15 ribu lebih tenaga honorer yang ada di wilayah lingkup Pemda DIY. “Selama ini yang terjadi pekerjaan kemudian dilimpahkan ke honorer, ini yang membuat ASN kita malas. Ini kemudian kalau bisa dipangkas maka belanja aparatur kita bisa diperkecil dan dialihkan untuk masyarakat. Manajemen SDM, perbaikan aset, implikasi AA SAKIP ke arah sana,” pungkasnya. (Fxh)