Jateng Editor : Danar Widiyanto Senin, 18 Februari 2019 / 01:10 WIB

316 Tenaga Honorer K2 Masuk P3K

MAGELANG, KRJOGJA.com - Ratusan pegawai honorer K2 mendatangi Aula SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Salam, Sabtu-Minggu (16-17/02/2019). Mayoritas mereka melakukan pemberkasan terkait dibukanya informasi tentang perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh Pemkab Magelang. Namun sebagian lagi nampak kecewa karena namanya belum masuk dalam daftar yang akan direkrut. 

"Ya tidak apa-apa, mungkin belum rejekinya saja. Semoga saja, nanti nama saya masuk ditahap berikutnya. Untuk saat ini, saya ikut memperjuangkan agar nama teman-teman yang lain bisa masuk. Yang penting K2 masuk dahulu, jadi antrean semakin berkurang," kata Ketua K2 Kabupaten Magelang, Siti Halimah, Minggu (17/02/2019) malam.

Meski namanya belum masuk dalam antrean P3K kali ini, namun sebagai orang yang dituakan dalam organisasi, dirinya tidak putus asa. "Banyak teman-teman yang mengira saya masuk, namun kenyataannya memang belum. Namun tidak apa-apa. Namanya saja berjuang. Dan sebagai orang yang dituakan di K2, meski tidak masuk, komitmen saya tetap terus berjuang. Untuk kali ini, yang berjuang masukkan nama teman-teman agar masuk dalam P3K ini," ungkapnya, tegar.

Dalam pemberkasan tadi, ada beberapa kendala yang dialami. Diantaranya ada beberapa teman-teman belum bisa mendaftar karena ada berbedaan antara nomor kartu keluarga (NKK) dan nomor induk kependudukan (NIK). Akibat belum sinkronnya data tersebut mereka belum bisa dicetakan kartu tes P3K. "Ya mau bagaimana lagi. Karena semua mendadak, dan beberapa teman tidak mengetahui persyaratannya sampai sedetail itu. Yang penting, semua sudah masuk data dahulu," jelasnya.

Disebutkan, total K2 di Kabupaten Magelang ada 597 orang. Tadinya ada 629, namun ada yang meninggal dan mengundurkan diri. Sebanyak 597 itu, 440 berada di Dinas Pendidikan, 53 di Dinkes, 52 sebagai pengajar di SMA, SMK dan 52 lainnya tersebar di SKPD lain seperti BPBD, Sekwan, Kearsipan, Bagian Umum, Dinas Pasar,Dishub, BPKAD dan lainnya. "Dari 440 di dinas pendidikan itu, yang masuk dalam P3K baru ada 139. Mereka terdiri dari guru TK, SD dan SMP," sebutnya. (Bag)