Pendidikan Editor : Danar Widiyanto Kamis, 14 Februari 2019 / 10:30 WIB

Formasi CPNS Guru Bakal Dibuka Setiap Tahun

DEPOK, KRJOGJA.com - Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi ditutup Rabu (13/2/2019). Salah satu hasil RNPK 2019 yakni pembukaan formasi CPNS untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat menutup RNPK 2019 di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2/2019) mengatakan, hasil lainnya yakni mengenai pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Belajar Guru di daerah melalui berbagai moda terutama melalui teknologi pembelajaran digital, pengembangan komunitas pegiat guru menjadi organisasi profesi guru yang berkualitas, penyesuaian kurikulum LPTK agar dapat melahirkan guru yang kompeten, siap mengajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga memiliki kompetensi profesional yang memadai sebagai pendidik.

"Kemudian pemberian tunjangan profesi guru berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar dengan baseline 24 jam perminggu, serta sertifikat profesi guru akan dievaluasi secara berkala dan diusulkan agar berlaku selama lima tahun," papar Mendikbud.

Daftar hadir guru dan prestasi hasil belajar peserta didik dipergunakan sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja guru yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.

Mendikbud juga menegaskan, RNPK merupakan kegiatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kita sudah mendengarkan seluruh rekomendasi dari kelima kelompok. Usulan yang diajukan sangat beragam, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang berupa usulan program dan kegiatan, banyak juga yang berupa usulan regulasi. Dan yang pasti ada yang menjadi tanggung jawab pusat, ada yang menjadi tanggung jawab daerah, dan ada juga yang menjadi tanggung jawab bersama. Karenanya diperlukan peningkatan koordinasi serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," katanya. 

Dari diskusi yang dilakukan, diakui, masih banyak pekerjaan rumah bersama. Kemendikbud tentu saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut secara sendiri, sehingga memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

Mendikbud mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dan maju sangat ditentukan generasi usia produktif. Salah satu kuncinya melalui pendidikan. 

Berbicara persoalan pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari persoalan guru. Apabila melihat ke belakang, pengangkatan guru besar-besaran pernah terjadi pada 1974-1975. Kala itu para lulusan SMP diminta untuk mendaftarkan diri menjadi guru dan akan dididik selama 1 tahun dalam Program Kursus Pendidikan Guru (KPG).

"Perekrutan besar-besaran itu kemudian tentu saja diikuti pembangunan sekolah besar besaran juga. Kalau tidak salah hal ini terjadi sampai 1994. Jadi menjelang reformasi, jumlah SD Inpres itu sudah 160.000," kata Mendikbud.

Dijelaskan Mendikbud, 2002 sampai 2005 merupakan masa menjelang terjadinya pensiun besar-besaran guru SD. Namun ketika itu pemerintah justru melakukan moratorium pengangkatan guru. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya guru honorer sekarang ini. "Karena itu, yang perlu kita catat, siapa pun nanti yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, harus diperhatikan, jangan sekali-kali memoratorium guru. Sekali memoratorium, akan terjadi kemacetan seperti sekarang ini. Karena tiap tahun itu pasti ada guru yang pensiun," ujar Mendikbud.

Dijelaskan, formasi pengangkatan guru melalui tes Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2018 yang mencapai 90.000 guru adalah untuk menggantikan guru ASN yang pensiun pada tahun itu.(Ati)