DIY Editor : Ivan Aditya Rabu, 13 Februari 2019 / 13:45 WIB

Pemda DIY Inisiasi Raperda RTRW 2019-2039

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039. Raperda tersebut saat ini tengah dibahas oleh Pansus DPRD DIY.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi, latar belakang dibentuknya Raperda ini, mengingat Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY tahun 2009-2029 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi tata wilayah DIY saat ini. Karena itu, Perda tersebut akan dicabut, lalu diganti Perda yang rancangannya tengah digodok saat ini.

"Banyak dinamika di lapangan yang terjadi sejak Perda No 2/2010 diundangkan, sehingga terjadi perubahan yang tidak sesuai lagi dengan konten Perda itu. Aturan pun mensyaratkan jika perubahan konten lebih dari 20 persen maka perlu dibuat Perda yang baru," katanya.

Menurut Gatot, ada berbagai peristiwa di DIY yang mengubah tata ruang setelah Perda No 2/2010 diundangkan. Di antaranya bencana erupsi Gunung Merapi, disahkannya Undang Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK), serta beberapa kebijakan strategis nasional berupa pembangunan yang berlokasi di DIY.

"Ada pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), berubahnya fungsi lahan, dan lain-lain. Penataan ruang harus menyesuaikan dengan semua dinamika tersebut. Perda baru ini akan mengakomodir dinamika daerah, yang sekaligus menjadi payung hukum bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan penataan ruang wilayah DIY," urainya.

Ketua Pansus DPRD DIY tentang Raperda RTRW, Suharwanta mengatakan, Raperda ini diharapkan menjadi pedoman arah pembangunan DIY, sehingga dapat mengatasi persoalan ketimpangan wilayah, disparitas ekonomi dan kemiskinan. Sebab, wilayah-wilayah sumber kemiskinan tidak masuk Kawasan Strategis Provinsi.

"Ini tantangan kita. Perlu ada strategi, bagaimana kita bisa mengintervensi di lokasi itu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat guna menangani masalah kemiskinan dan kesenjangan," ungkap Ketua Fraksi PAN ini.

Gatot menjelaskan, dalam dokumen RTRW dituangkan strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan, dan penetapan empat kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi. (Bro)