Jateng Editor : Danar Widiyanto Rabu, 13 Februari 2019 / 14:10 WIB

Tahun Ini Seluruh Perangkat Desa di Boyolali Wajib Laporkan Harta Kekayaan

BOYOLALI, KRJOGJA.com - Mulai tahun ini, seluruh aparatur penerintah desa, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pegawai Badan Layanan Umum Milik Daerah (BLUD) di lingkungan Pemkab Boyolali wajib melaporkan harta kekayaannya. Sebelumnya, kebijakan kewajiban pelaporan harta kekayaan ini hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja.  

Plt Inspektur Daerah Boyolali, Widodo, menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan akan meningkatkan integritas seluruh pegawai dan perangkat pemerintah Boyolali di semua wilayah, utamanya untuk meningkatkan pelayanan serta menjadi upaya pencegahan dan pemberatansan korupsi. Aparatur pemerintah yang berintegritas tentunya secara langsung akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan pencatatan yang baik, akan membuat pola kehidupan dan karakter yang baik pula," kata Widodo dalam workshop Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD di Salatiga, Selasa - Rabu (12-13/2/2019). 

Untuk mekanisme pelaporan, pihaknya sudah menyediakan perangkat khusus, yakni menggunakan Sistem Aplikasi Informasi Harta Kekayaan Boyolali atau disingkat Siharkaboy. Karena baru dimulai, kebijakan ini gencar disosialisasikan agar seluruh aparatur daerah dari tingkat Desa/Kelurahan hingga pegawai BUMD/BLUD paham mekanismenya dan segera melakukan pelaporan harta kekayaannya.  

Dalam workshop tersebut, narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Safrina, memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Selama ini, Pemkab Boyolali juga dinilai sudah mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan LHKPN. 

Ia pun mengimbau seluruh elemen masyarakat harus mulai dibiasakan untuk menghindari tindakan koruptif serta ikut berperan dalam kegiatan pencegahan korupsi. 

"Karena korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Banyak sekali efek negatif yang ditimbulkan dari korupsi," jelas Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK tersebut. (Gal)