DIY Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 12 Februari 2019 / 13:21 WIB

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Langgar Regulasi dan Prosedur, Terancam Hukum

WONOSARI, KRJOGJA.com - Terkait pro dan kontra rencana pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tri wulan pertama tahun anggaran 2019 di Kabupaten Gunungkidul senilai Rp 24,1 miliar (KR-Senin 11/2) mendapat tanggapan banyak pihak.

Direktur Lembaga Kajian dan Studi Sosial (LKdS) Gunungkidul Aminudin Azis SPd meminta dalam kaitan penggunaan anggaran daerah tetap harus mengacu regulasi dan aturan yang ada. Hal tersebut cukup penting karena ‘memprematurkan’ pencairan uang bantuan pemerintah tetap harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Aturan itu harus menjadi harga mati agar terhindar dari pelanggaran hukum. 

"Kita menyambut positif bantuan untuk masyarakat, tetapi tetap harus dilakukan sesuai prosedur agar terhindar dari pelanggaran hukum,” katanya menanggapi berita KR Senin (11/2).

Sependapat dengan mantan Assek Bidang Kesra Pemkab Gunungkidul Tommy Harahap dia juga berharap jangan sampai dalam menggunakan keuangan daerah dilakukan secara
asal-asalan karena konsekuensinya sangat berat dan bisa berhadapan dengan penegak hukum. Kalau sampai dinyatakan melanggar hukum lantaran menyimpang dan bertentangan dengan hukum, eksekutif yang dalam hal ini bupati bisa terjerat dengan ancaman pidana.

Jika memang belum masuk dalam APBDes dan belum adanya kesiapan masing-masing desa calon penerima bantuan agar tidak dipaksakan. Penyaluran bantuan bisa saja dilakukan sesuai aturan dengan mengusulkannya melalui APBD Perubahan mendatang. ”Kita mendukung bantuan keuangan khusus untuk masyarakat bisa dicairkan,
tetapi tidak harus diprematurkan dan mengabaikan prosedur dan regulasi,” imbuhnya. 

Sementara aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jejaring Rakyat Mandiri, Rino Caroko menyatakan, sesuai dengan acuan dalam penganggaran maupun pencairan anggaran Bupati agar tidak gegabah dalam menindaklanjuti desakan dari kalangan manapun termasuk adanya kemungkinan dari DPRD. Mencairkan dana BKK dengan mengabaikan ketentuan dan regulasi sama halnya bupati menggali lubang sendiri. (Bmp)