DIY Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 12 Februari 2019 / 12:22 WIB

Pemda DIY Ajukan 88 Orang P3K

YOGYA, KRJOGJA.com - Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cukup mendesak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Untuk wilayah DIY sebagian besar (P3K) yang diajukan ke pusat adalah untuk formasi guru dan tenaga medis.

Adapun jumlah untuk seluruh wilayah DIY, termasuk semua kabupaten/kota sebanyak 1.015 orang. Dengan perincian untuk Pemda DIY sebanyak 88 orang, Kota Yogyakarta 105 orang, Bantul 331 orang, Sleman 295 orang, Gunungkidul 96 orang dan Kulonprogo 100 orang. Untuk Pemda DIY honorer kategori 2 (K2) yang diusulkan menjadi P3K ada 88 orang, terdiri dari guru dan tenaga penyuluh. Dari jumlah tersebut belum tentu semuanya bisa lolos, tergantung dari hasil tes yang dilakukan. Meski pelaksanaan tes diserahkan ke daerah, namun untuk materi tes dari langsung pusat.

"Sebenarnya kalau boleh memberikan masukan kami lebih senang, K2 tersebut bisa diangkat menjadi PNS. Kalau menjadi P3K secara otomatis nantinya akan membebani daerah. Namun karena proses P3K saat ini sudah berlangsung,
Pemda DIY akan mengikuti tahapan yang sudah ditentukan pusat," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, saat dimintai tanggapan soal adanya perekrutan P3K di Kompleks Kepatihan, Senin (11/2).

Soal K3 Gatot mengungkapkan, prinsipnya Pemda DIY akan mendukung kebijakan dari pemerintah pusat termasuk soal P3K. Walaupun tidak dipungkiri adanya pengangkatan K2 menjadi P3K akan menambah beban daerah. Karena anggaran berkaitan dengan itu akan dibebankan kepada daerah. "Saat ini yang terpenting, prosesnya diikuti terlebih dahulu sesuai dengan aturan dari pusat. Seandainya nanti ada kendala, baru akan kami carikan solusi secara bersama-sama," ujar Gatot.

Komentar senada diungkapkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurut Sultan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya pengangkatan honorer Kategori 2 (K2) menjadi P3K. Karena sebelum kebijakan tersebut diterapkan oleh pusat Pemda DIY sudah mengangkat pegawai honorer (kontrak), untuk mencukupi kebutuhan kepegawaian.  Hal itu dilakukan sebagai dampak dari adanya moratorium CPNS dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Sultan tidak mempersoalkan adanya pengangkatan P3K, termasuk penganggaran yang mungkin nanti dibebankan kepada daerah. (Ria)