DIY Editor : Ivan Aditya Senin, 11 Februari 2019 / 10:29 WIB

‘Wajib’ Jilbab di SMPN 8, Forpi Desak Revisi Tata Tertib

YOGYA, KRJOGJA.com - Laporan akhir Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY terkait adanya tersirat wajib jilbab di SMPN 8 Yogyakarta yang disampaikan akhir pekan lalu mendapat respon. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta yang menemui pihak sekolah mendapat kepastian komitmen SMPN 8 Yogyakarta untuk melakukan revisi terhadap tata tertib.

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mengatakan pihaknya langsung merespon cepat terkait adanya laporan Ombudsman yang menyampaikan tersiratnya wajib jilbab di SMPN 8 Yogyakarta. Forpi secara langsung meminta sekolah untuk segera melakukan revisi yang lantas ditanggapi cepat pihak sekolah.

“Bahwa guna mengakhiri polemik tentang dugaan kewajiban mengenakan jilbab di SMP N 8 Kota Yogyakarta, Forpi Kota mengarahkan sekalligus merekomendasikan kepada pihak sekolah untuk dalam waktu yang tidak lama melakukan revisi terhadap tata tertib sekolah sesuai dengan rekomendasi dari ORI DIY dan tentunya berpedoman pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah,” ungkap Baharuddin, Senin (11/02/2019).

Forpi Kota Yogyakarta menurut Bahar juga mengingatkan pihak sekolah untuk menggarisbawahi bahwa nantinya tata tertib hasil revisi terkait seragam sekolah memiliki sifat anjuran meskipun dalam tata tertib sekolah di SMP N 8 Kota Yogyakarta pada Bagian Ketiga Pakaian Sekolah pasal 6 sudah dinyatakan tidak ada kata wajib. “Kami juga meminta sekolah tentunya dapat melakukan pembinaan terhadap guru-guru agama. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga dapat melakukan pengawasan secara rutin agar persoalan seperti ini tidak akan terjadi ke depannya,” sambung Bahar.

Sementara terkait komitmen yang telah disampaikan pihak sekolah, Forpi Kota Yogyakarta menyampaikan akan mengawal agar kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. “Forpi Kota Yogyakarta akan mengawal komitmen dari pihak sekolah SMPN 8 Yogyakarta yang akan melakukan revisi tata tertib sekolah dan jika nantinya revisi tata tertib sudah ada, maka perlu bersama kita apresiasi dan dikawal bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI Perwakilan DIY menemukan fakta tersirat pewajiban pemakaian jilbab siswi perempuan di SMPN 8 Yogyakarta. Ombudsman pun memberikan rekomendasi untuk melakukan revisi tata tertib sekolah yang membuka peluang untuk terjadinya pewajiban secara tak langsung dalam implementasi sehari-hari. (Fxh)