DIY Editor : Ivan Aditya Senin, 11 Februari 2019 / 09:50 WIB

Desakan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Terus jadi Polemik

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Desakan pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Gunungkidul senilai Rp 24,1 miliar terus menjadi polemik panas. Kalangan DPRD dan dibahas dalam rapat di rumah dinas bupati pada Sabtu (09/02/2019).

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Purwanto menyatakan anggaran BKK wajib untuk dicairkan. Pasalnya, anggaran ini sudah masuk dalam program penganggaran dan sudah melalui pembahasan dan masuk dalam pandangan fraksi- fraksi di DPRD juga sudah disahkan. "Kita berharap BKK tersebut bisa dicairkan untuk masyarakat," katanya.

Pernyataan Ketua Komisi C DPRD Purwanto tersebut membuat bingung sejumlah kepala desa calon penerima bantuan. Sesuai dengan regulasi yang ada, untuk bisa mencairkan BKK ini masih banyak evaluasi dan perencanaan yang hingga saat ini tiap desa belum siap.

Persyaratan untuk proses pencarian bahkan belum ada kejelasan dan seharusnya, setelah ada perencanaan desa kemudian dimasuk dalam APBDes lebih dulu. Sedangkan saat ini banyak desa yang belum siap tentang hal tersebut, terlebih lagi APBD tahun anggaran 2019 sudah disahkan.

Jika BKK ini akan dicairkan semestinya untuk APBD perubahan sehingga jika akan dicairkan dalam waktu yang cepat dikhawatirnya akan menimbulkan persoalan yang berpotensi melanggar hukum. "Pada prinsipnya masyarakat menyambut baik adanya BKK ini sepanjang dilakukan prosedural dan tidak menyalahi aturan," imbuh Kades Banyusoco Sutiyono.

Mantan Assek Bidang Kesra Pemkab Gunungkidul Tommy Harahap menambahkan, , penyaluran BKK harus dilakukan sesuai prosedur dan agar terhindar dari adanya desakan dari kalangan manapun termasuk DPRD dan tidak dibenarkan mengabaikan aturan. Meskipun banyak tekanan kepada eksekutif agar pencairan program ini dilakukan secepat mungkin, tetap harus diingat bahwa setiap penggunaan dana, harus memperhatikan prosedur.

Pihaknya berharap jangan sampai program BKK ini akhirnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik dan justru berujung berurusan dengan hukum. Dalam prosedur pencairan anggaran, eksekutif harus memiliki rencana penggunaan anggaran oleh penerima anggaran.

Dalam kasus BKK ini adalah pemerintah desa sebagai penerima bantuan diduga, belum siap menerima bantuan. Belum ada proposal dan bahkan pemerintah desa tidak mengetahui tentang BKK ini sedangkan dananya sudah ada.

Dia berharap jangan sampai menggunakan keuangan daerah secara asalasalan karena konsekuensinya sangat berat dan bisa berhadapan dengan penegak hukum. "Kalau terjadi penyimpangan, pemerintah yang dalam hal ini eksekutif akan menangung risiko hukum,"Terangnya. (Bmp)