Hiburan Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 07 Februari 2019 / 06:06 WIB

Bekraf Tolak Pasal Karet RUU Permusikan

JAKARTA, KRJOGJA.com  - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf memastikan pemerintah tidak akan meloloskan pasal-pasal yang rentan dijadikan delik untuk mengkriminalisasi musisi dalam RUU Permusikan. Namun, Triawan mengaku, draf RUU Permusikan itu belum diterima pemerintah.

RUU Permusikan yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019 dan masih digodok DPR itu, nyatanya sudah mendapatkan penolakan dari sejumlah musisi Tanah Air.

"Bahwa ada pasal-pasal aneh, saya setuju jangan sampai diloloskan. Pemerintah juga (menginginkan) pasal-pasal itu tidak akan lolos," kata Triawan usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/2/2019).

Triawan meminta musisi dan seniman tidak khawatir dengan polemik RUU Permusikan lantaran pemerintah tidak akan membatasi hak-hak seniman dan musisi untuk berkarya. Apalagi Bekraf selalu mengedepankan kreativitas para seniman.

"Untuk rekan-rekan seniman, musisi, enggak usah khawatir. Saat sampai ke pemerintah nanti kita akan saring lagi," ujarnya.

Triawan mengapresiasi, para musisi yang telah melakukan pertemuan-pertemuan dalam mengawal RUU Permusikan tersebut. Ia berharap, tak ada pasal karet yang lolos dalam UU Permusikan nantinya. "Saya jamin pemerintah tidak akan bisa menerima pasal-pasal itu," ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa musisi menyoroti sejumlah pasal dalam RUU Permusikan. Salah satunya Pasal 5 yang yang mengatur proses kreasi musisi dalam menghasilkan karya. Di dalam pasal itu, ada tujuh poin yang berisi larangan untuk membuat musik yang mendorong publik untuk melakukan kekerasan dan perjudian. 

Tak hanya itu, musisi juga dilarang untuk menghasilkan musik berkonten pornografi, memprovokasi pertentangan antarkelompok, menodai agama, mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika, hingga membawa pengaruh buruk budaya asing.

Triawan mengatakan, RUU Permusikan tidak akan disahkan dalam waktu dekat. Ia pun meminta para musisi untuk duduk bersama mendiskusikan pasal-pasal dan aturan dalam RUU tersebut. "Jadi RUU Permusikan itu kan masih di DPR dan baru draf awal. Untuk bisa sampai ke pemerintah kan melalui banyak proses. Selain itu, belum dibentuk panja dan masih terlalu jauh untuk suka dan tidak disukai," tuturnya. (*)