Gaya Hidup Agregasi    Kamis, 07 Februari 2019 / 07:07 WIB

Korban Pelecehan Seksual UGM Berdamai, Ini Kata Psikolog

KASUS pelecehan seksual yang dialami Agni, mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) menemui titik temu. Korban memilih berdamai dengan pelaku berinisial HS yang merupakan rekan KKN di Maluku, pada 2017.

Kedua pihak akhirnya memilih damai setelah menandatangani kesepakatan penyelesaian kasus pelecehan seksual ini melalui jalur non-litigasi atau secara internal UGM.

BACA JUGA :

HS dan Agni Tandatangan, Kasus Dugaan Pencabulan Mahasiswi UGM Berakhir Damai

Tak Cabut Laporan Dugaan Kekerasan Seksual UGM, Arif Nurcahyo Tunggu Hasil Penyidikan Kepolisian

Diketahui, dalam momen kesepakatan tersebut, HS menyatakan menyesal dan mengaku tindakannya adalah sebuah kesalahan. HS meminta maaf pada Agni atas kejadian buruk tersebut. Selanjutnya, HS wajib mengikuti mandatory counselling dengan psikolog klinis yang ditunjuk UGM sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya.

Kemudian, Agni juga wajib mengikuti trauma counselling yang ditunjuk UGM atau yang dipilihnya sendiri sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya.

Psikolog Klinis Meity Arianty, STP., M.Psi menilai keputusan yang sudah diambil Agni tentu sudah berdasar pemikiran panjang dan bukan keputusan yang mudah juga untuk diambil.

Psikolog Mei menjelaskan, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan begitu, harusnya hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan justru sebelum kejahatan itu terjadi.

Dalam deklarasi Milan 1985, bentuk perlindungan yang diberikan bukan hanya ditujukan pada korban kejahatan tapi juga perlindungan terhadap korban penyalahgunaan kekuasaan.

"Ini sebenarnya menjadi perhatian dunia bahkan PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan putusan; korban mendapat ganti rugi atas apa yang dideritanya. Namun sekali lagi hal di atas cukup sulit diterapkan," jelas Mei.

Pasalnya, korban cenderung memilih jalur damai dengan berbagai alasan. Malah masyarakat yang paling berpartisipasi, dengan berempati terhadap apa yang dialami korban dengan memberikan petisi atau mendesak pihak terkait mengusut tuntas seperti yg terjadi pada kasus mahasiswa UGM ini.

Terlepas apakah keputusan tersebut tepat atau tidak, saya rasa itu kembali kepada korban, karena dia yang mengalami, dia yang merasakan dampaknya sehingga dia juga yang paling tahu apa yang membuatnya menjadi lebih baik dalam menghadapi kasus ini," paparnya.

"Ingatlah, masyarakat atau penonton hanya bisa melihat dari jarak jauh tapi bukan pemain sehingga banyak hal yang akhirnya tidak mereka tahu, jadi kalau menurut saya korban tentu sudah mempertimbangkan apa yang paling baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi," tambahnya.

Dia melanjutkan, memberikan asumsi atau opini yang hanya akan memperkeruh keadaan baik untuk korban, keluarga korban, atau instansi terkait. Meski demikian, dia tetap berpesan pada Mei untuk menjalani hidup dengan sebaik mungkin.

"Kalau dia merasa butuh bantuan psikolog, dia tahu harus ke mana dan yang paling penting adalah konsisten dengan apa yang sudah diambil, termasuk semua keputusan yang dia pilih. Tentu keputusan tidak dapat menyenangkan dan memuaskan semua pihak, tapi yang penting adalah keputusan itu adalah keputusan yang terbaik buat diri Agni dan keluarga," papar Psikolog Mei.


Jika menarik ulang kasus ini ke belakang, peristiwa terjadi saat Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku, pada 2017. Peristiwa ini mencuat kembali setelah kasusnya muncul di pemberitaan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM.

Setelah mengetahui kasus ini mencuat, UGM langsung melakukan tindakan dan penanganan dengan membentuk tim investigasi independen berisikan dosen Fisipol, dosen Fakultas Teknik, dan dosen Fakultas Psikologi. Tim ini dibentuk berdasar suart putusan rektor UGM. (*)