Peristiwa Editor : Ivan Aditya Senin, 04 Februari 2019 / 16:56 WIB

Penahanan Ahmad Dhani Dinilai Melanggar HAM

JAKARTA, KRJOGJA.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra HR Muhammad Syafi'i menilai penahanan Ahmad Dhani melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta harus segera memutuskan status penahanan Ahmad Dhani yang telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) setelah divonis bersalah.

"Kalau sampai jam 15.00 WIB Dhani masih dalam tahanan, maka ini sudah penyalahgunaan wewenang dan melanggar HAM," kata Syafi'i.

Di tempat yang sama, pengacara Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko, mempertanyakan dasar penahanan kliennya. Menurut dia, ketika terdakwa sudah mengajukan banding maka kewenangan untuk melakukan penahanan berada di PT. "Kewenangan penahanan ada pada hakim pada tingkat PT. Apa hal itu sudah ada?" ujarnya.

Dia berpendapat penahanan Ahmad Dhani tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pada amar putusan PN Jaksel yang memerintahkan dilakukan penahanan, karena belum memiliki putusan yang berkuatan hukum tetap (inkracht). Sebab, menurut Hendarsam, majelis hakim PN Jaksel tidak memerintahkan penahanan pentolan grup musik Dewa 19 itu dalam vonisnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Syahrial Sidik menjelaskan masalah penahanan Ahmad Dhani secara panjang lebar. Namun, dia menegaskan pihaknya tidak bisa membahas hal yang berkaitan dengan materi perkara. (*)