Peristiwa Editor : Danar Widiyanto Sabtu, 02 Februari 2019 / 04:50 WIB

Respons Kecaman Keras RI soal Isu Papua, Ini Tanggapan Vanuatu

PORT VILA, KRJOGJA.com - Vanuatu angkat bicara setelah dikecam keras oleh Indonesia yang menyebut bahwa Port Vila 'menyelundupkan' figur separatis Papua ke dalam pertemuan badan hak asasi manusia PBB di Jenewa pada 25 Januari 2019 lalu. Negara Pasifik itu menjelaskan bahwa akan terus menyuarakan 'isu dekolonisasi' Papua di PBB.

Sebelumnya, muncul pemberitaan di beberapa media asing bahwa Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada Komisioner Tinggi Badan HAM PBB (Kantor KTHAM PBB), Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019.

Dikabarkan bahwa Benny juga berbicara dengan Bachelet "terkait situasi di Nduga" --mereferensi kasus penembakan kelompok bersenjata terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya pada Desember 2018-- dan meminta PBB mengirim tim HAM ke Bumi Cendrawasih.

Namun, aktivitas Benny di badan HAM PBB itu dilakukan dengan 'menumpang' delegasi Vanuatu yang dipanggil oleh Dewan HAM PBB untuk membahas Universal Periodic Review (UPR) situasi HAM di negara Pasifik itu.

Menyikapi Vanuatu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada 31 Januari 2019 mengatakan bahwa Indonesia "telah mengirim nota diplomatik" yang memprotes langkah Vanuatu karena menyelundupkan Benny Wenda ke Dewan HAM PBB dan menyebut negara Pasifik itu "tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia karena mendukung gerakan separatis Papua."(*)