Jateng Editor : Danar Widiyanto Jumat, 01 Februari 2019 / 20:10 WIB

Telat Isi LHKPN, Pejabat Sukoharjo Terancam Sanksi Penundaan Pembayaran Tunjangan

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Pemkab Sukoharjo siapkan sanksi tegas kepada para pejabat berupa penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. Sebab sebelumnya diketahui ada sebanyak 32 pejabat di Pemkab Sukoharjo kedapatan belum membuat Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) 2017. Kedepan diharapkan para pejabat bisa lebih tertib dan transparan dalam melaporkan kekayaanya.

Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hafida Rifkia saat memberikan sosialisasi kepada para pejabat di pendapa Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Jumat (1/2/2019) mengatakan, setiap pejabat termasuk di Pemkab Sukoharjo wajib memberikan laporannya. LHKPN sekarang dalam perkembangannya juga semakin dipermudah agar para pejabat tidak lagi mengalami kesulitan. Laporan penting sebagai bagian dari fungsi transparansi dan akuntabel.

Hafida Rifkia mengatakan, data yang dimiliki diketahui ada sebanyak 32 pejabat Pemkab Sukoharjo yang belum membuat laporan kekayaanya pada tahun 2017. Temuan tersebut diketahui dari hasil pelaporan LHKPN semua instansi dan pejabat di Pemkab Sukoharjo. 

Data tersebut juga diperlihatkan pada semua pejabat peserta sosialisasi oleh KPK di pendapa GSP Pemkab Sukoharjo. Hal itu dilakukan sebagai transparansi kepada peserta atau pejabat yang wajib melaporkan kekayaanya. Selain itu juga sebagai bentuk transparansi data ke masyarakat karena berhak mengetahui kekayaan pejabatnya.

Atas temuan tersebut KPK meminta kepada sebanyak 32 pejabat Pemkab Sukoharjo untuk segera melakukan kewajibannya melaporkan kekayaanya. LHKPN tersebut ditunggu maksimal sesuai batas waktu pelaporan Maret mendatang.

"Data yang kami tampilkan ini merupakan data pelaporan LHKPN dari pejabat Pemkab Sukoharjo pada periode laporan tahun 2017. Sedangkan LHKPN tahun 2018 baru akan keluar pada Maret tahun 2019," ujarnya.

Sebanyak 32 pejabat Pemkab Sukoharjo tidak diketahui pasti alasan kenapa belum melaporkan hasil kekayaanya. Meski begitu, Hafida Rifkia menegaskan pejabat tersebut tetap berkewajiban melaporkannya pada negara.

"Pemkab Sukoharjo sudah tertib mengisi LHKPN dan itu sudah dicontohkan oleh bupati dan wakil bupati. Tinggal 32 pejabat tersisa yang belum," lanjutnya.

Hafida Rifkia mengatakan, ada daerah yang kepala daerahnya sudah menunjukan sikap tegas kepada pejabatnya yang melanggar aturan dengan tidak mengisi LHKPN. Sanksi yang diberikan juga berat berupa penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. Hukuman tersebut ternyata cukup efektif dan tidak ditemukan ada pejabat yang berani melanggar.

"Kalau di Pemkab Sukoharjo sini bagaimana itu tergantung bupati akan memberikan sanksi apa. Sebab laporan LHKPN memang bersifat wajib bagi pejabat dan di Pemkab Sukoharjo sini masih ada temuan 32 pejabat yang belum mengisi laporannya," lanjutnya.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, sudah meminta kepada semua pejabat Pemkab Sukoharjo untuk tertib dan menati aturan dengan membuat laporan kekayaan dan mengisi LHKPN. Namun nyatanya masih tetap saja ada yang melanggar dengan temuan seperti dilakukan 32 pejabat. Sebab mereka belum mengisi LHKPN tahun 2017.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh 32 pejabat tersebut maka Pemkab Sukoharjo bersiap memberikan sanksi tegas. Hukuman akan disesuaikan dengan sanksi yang sudah dilakukan di daerah lain berupan penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. 

Sanksi tersebut baru akan diberikan Pemkab Sukoharjo apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebanyak 32 pejabat tersebut belum mengisi LHKPN tahun 2017. Hukuman serupa juga akan diterapkan Pemkab Sukoharjo terhadap LHKPN tahun 2018 dan seterusnya.

"Sudah ada aturan mewajibkan pejabat mengisi LHKPN. Kalau melanggar jelas kami siapkan sanksinya berupa penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebagai efek jera," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo akan terus melakukan pengawasan terhadap laporan kekayaan semua pejabatnya. Harapannya kedepan sudah tidak ada lagi temuan pelanggaran dan taat pada LHKPN.

"Untuk LHKPN tahun 2018 data yang masuk sampai 1 Februari tahun 2019 sudah ada 50 pejabat membuat laporan kekayaanya. Bagi pejabat yang belum maka segera melakukan kewajibannya. Apabila tidak maka langsung kena sanksi," lanjutnya. (Mam)