Peristiwa Editor : Danar Widiyanto Kamis, 31 Januari 2019 / 21:10 WIB

PBB Tidak Otomatis Menindaklanjuti Petisi Referendum Papua

JENEWA, KRJOGJA.com - Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa badan hak asasi manusia PBB tidak akan serta-merta menindaklanjuti petisi referendum yang disampaikan oleh figur separatis Papua kepada Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM) pekan lalu.

Sebelumnya muncul pemberitaan di beberapa media asing bahwa Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda telah menyerahkan petisi dengan 1,8 juta tanda tangan, yang berisi permintaan referendum kemerdekaan kepada Komisioner Tinggi Badan HAM PBB, Michelle Bachelet pada Jumat 25 Februari 2019.

Namun, Benny menyerahkan petisi itu dengan 'menumpang' delegasi Vanuatu saat menghadap Dewan HAM PBB dalam pembahasan Universal Periodic Review (UPR) situasi HAM di negara Pasifik itu.

Menyikapi kabar tersebut, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menjelaskan:

"Terkait penyerahan apa yang disebut dengan petisi sebenarnya dapat dilakukan selain langsung juga bisa melalui online registry yang ditujukan ke bagian 'petition team' Kantor KTHAM," jelas Dubes Hasan, Rabu (30/1/2019).

"Namun, tidak secara otomatis Kantor KTHAM akan menindaklanjuti, apalagi jika petisinya sama sekali tidak terkait dengan isu HAM ... Petisi itu terkait isu referendum yang sama sekali di luar mandat Kantor KTHAM," lanjutnya.

Sementara itu, Kantor PTRI untuk PBB di Jenewa menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa Indonesia mengecam keras langkah Vanuatu yang menyusupkan Benny Wenda dalam delegasi mereka ke perteman di Dewan HAM PBB dan serta-merta menyerahkan petisi terkait Papua.

PTRI juga menilai bahwa langkah Vanuatu yang menyusupkan Benny ke Dewan HAM merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," kata PTRI untuk PBB di Jenewa dalam pernyataan tertulis pada 29 Januari, yang dimuat Rabu (30/1/2019)

"Menurut keterangan Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM), tanpa sepengetahuan kantor KTHAM, Benny Wenda dimasukkan dalam delegasi Vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KTHAM pada hari Jumat, 25 Januari 2019."

Tapi, "nama Benny Wenda tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR. Kantor KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu," lanjut pernyataan dari PTRI untuk PBB di Jenewa.

"Tindakan Vanuatu tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental Piagam PBB," ujar PTRI.

"Indonesia tidak akan pernah mundur untuk membela dan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI." (*)