Jateng Editor : Ivan Aditya Selasa, 29 Januari 2019 / 14:34 WIB

Kejari Sragen Didesak Selesaikan Kasus SID

SRAGEN, KRJOGJA.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen didesak segera menuntaskan penanganan kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan komputer sistem informasi desa (SID). Kasus pengadaan di 196 desa ini belum juga ada tanda-tanda kejelasan meski sudah ditangani hampir setahun.

Desakan disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Tumpas Korupsi (Gertak) melalui surat yang dikirimkan ke Kejari Sragen, Selasa (29/01/2019). Ketua LSM Gertak, Agung Sutrisno mengungkapkan, pihaknya terpaksa mengirim surat karena memandang penanganan kasus SID, berjalan sangat lamban. Bahkan, ia menyebut penanganan kasus itu cenderung berjalan mundur.

Padahal, menurut Agung, alat bukti sudah ada dan sudah dilaporkan pada Maret 2018. Kemudian Kejaksaan juga sudah memeriksa para Kades, pihak dinas dan penyedia jasa yang menyuplai komputernya. "Tapi kok sampai sekarang kelihatan adem ayem tanpa ada progress apapun," ujarnya usai mendatangi Kejari.

Agung mengatakan, desakan itu dilontarkan lantaran sebagai salah satu pihak pelapor, pihaknya berhak untuk mengawal penanganan kasus itu. Sebab kasus itu melibatkan 196 desa dengan anggaran hampir Rp 3,9 miliar.

Selain itu, bukti-bukti indikasi pengondisian, penyimpangan spek juga sudah dilampirkan. Kemudian, salah satu pimpinan eksekutif di Pemkab juga sudah sempat mengakui adanya kesalahan prosedur dalam pengadaan SID.

Menurutnya, Kejari harus mempertanggungjawabkan penanganan kasus itu karena sudah dilakukan pemeriksaan maraton ke banyak pihak yang terkait. Agung memandang tidak adanya kejelasan progress kasus itu akhirnya memunculkan persepsi negatif Kejari di mata publik. Pihaknya malah mengendus ada indikasi unsur kesengajaan dari Kejari untuk menghilangkan kasus itu perlahan-lahan.

"Kalau memang tidak cukup bukti silakan keluarkan SP3. Tapi kalau sudah cukup, segera lanjutkan sehingga ada kejelasan," tandasnya.

Lebih lanjut, Agung menegaskan surat desakan itu juga dilayangkan karena pihaknya mencium ada indikasi kasus itu dijadikan komoditas politik. Sebab rumor yang beredar kasus itu dimainkan sejumlah pihak yang hendak memanfaatkan situasi untuk membantu mengupayakan menutup kasus itu.

"Kami berikan waktu satu minggu. Kalau memang Kejari tak sanggup, kami akan mendesak Kejati dan Kejagung untuk mengambilalih kasus," tegasnya.

Terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sragen, Agung Riyadi mewakili Kajari Muh Sumartono mengaku belum menerima surat desakan dari LSM Gertak. Namun, ia menyampaikan untuk penanganan kasus SID, masih tetap berjalan. Tapi penanganan kasus itu memang masih menunggu beberapa kasus prioritas yang lebih dulu harus dituntaskan, seperti kasus Kades Doyong dan Saradan.

Selain itu, sebagai Kasi Pidsus yang baru menjabat, Agung mengaku perlu mereview dan mempelajari terlebih dahulu perkembangan penanganan. Ia juga membantah anggapan kalau penanganan SID akan dihilangkan pelan-pelan.

"Nanti akan kami buka lagi dan rapatkan dulu, sampai mana. Karena saya juga baru, kebetulan ada jaksa yang sebelumnya menangani, juga sudah pindah," tambahnya. (Sam)