Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Minggu, 20 Januari 2019 / 14:20 WIB

Pemkab Sukoharjo Serius Bangun Flyover Kartasura

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya perintahkan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan persiapan teknis kajian berkaitan dengan rencana usulan pembangunan flyover Kartasura. Hasilnya nanti akan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan yang sepenuhnya ditanggungkan ke pemerintah pusat. 

Wardoyo Wijaya, Minggu (20/1) mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2019 ini sangat serius mengajulan usulan pembangunan flyover ke pemerintah pusat. Wacana sebelumnya sudah dimunculkan sejak tahun 2018 lalu setelah sering terjadi masalah kemacetan kendaraan di wilayah Kartasura yang merupakan segitiga emas pertemuan arus kendaraan dari Jakarta – Semarang dan Yogyakarta. Kendaraan menumpuk khususnya di bundaran patung perjuangan Kartasura. 

Keseriusan Pemkab Sukoharjo sudah dilakukan setahun lalu dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Selain itu juga mempersiapkan diri secara internal di Kabupaten Sukoharjo. Namun kesiapan tersebut semakin serius dilakukan pada awal tahun 2019 ini. 

“Pemkab Sukoharjo mengajukan usulan pembangunan flyover Kartasura ke pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat umum dan memenuhi kebutuhan sejumlah daerah. Sebab banyak kendaraan tertumpu pada satu titik di bundaran Kartasura sehingga sering menjadi masalah kemacetan,” ujarnya. 

Keseriusan yang dilakukan Pemkab Sukoharjo sekarang yakni dengan meminta dua organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sukoharjo melakukan kajian mendalam. 

“Dari Dinas Perhubungan sudah ada kajian lalulintas dan dilaporkan ke pusat sebagai bahan usulan pembangunan flyover Kartasura. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga sudah saya perintahkan membuat kajian serupa dari sisi pembangunan dan penataan ruangnya,” lanjutnya. 

Bupati berharap kajian yang dibutuhkan segera diselesaikan dalam waktu cepat untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Sebab kajian dari daerah sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dan penganggaran pelaksanaan pembangunan. (Mam)