DIY Editor : Ivan Aditya Sabtu, 19 Januari 2019 / 21:31 WIB

Ketua RT dan RW di DIY Berharap Honor dari Dana Desa

YOGYA, KRJOGJA.com - Anggota MPR RI yang juga Komite IV DPD RI Cholid Mahmud Sabtu (19/1/2019) menyampaikan aspirasi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah DIY. Cholid mengatakan bahwa para ketua RT dan RW berharap adanya honorarium dari alokasi dana desa yang saat ini mulai memasuki tahun kedua.

Kepada wartawan di sela Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara MPR RI dengan tema “Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di Ruang Serbaguna, Gedung Sekretariat Daerah DPD RI DIY, Cholid mengungkap bahwa selama ini para ketua RT-RW sangat lekat dengan masyarakat di tingkat bawah. Berbagai urusan administrasi yang berkait dengan warga ditangani langsung oleh ujung tombak pemerintah di tingkat desa tersebut.

“Tapi sayangnya mereka kalau cerita dengan saya selalu jadi ujung tombok. Mereka seperti kerja sosial tanpa ada hak dari kinerjanya tersebut,” ungkapnya pada wartawan.

Adanya alokasi dana desa menurut Cholid bisa menjadi salah satu opsi untuk pemberian honorarium yang diharapkan para ketua RT-RW tersebut. Namun begitu, dalam undang-undang desa, belum ada aturan terkait pemberian honorarium tersebut.

“Kami di Komite IV coba bawa ke kementrian sehingga mekanisme keputusan dari Kemendagri. Di DIY banyak masukan itu, namun memang belum ada aturan, mungkin akan didorong menjadi kebijakan karena adanya banyak usulan,” ungkapnya lagi.

Selama ini para ketua RT-RW diakui Cholid hanya mendapatkan tali asih dari pemerintah dengan nominal yang cukup rendah yakni Rp 200-300 ribu selama satu tahun. Hal tersebut pun dirasa sangat kurang bagi operasional para ketua RT-RW.

Di sisi lain, saat ini dana desa 70-80 persen dari total anggaran masih terserap untuk pembangunan infrastruktur. Evaluasi pun masih terus dilakukan termasuk tata kelola yang diharapkan disederhanakan di ranah pemerintahan desa. (Fxh)