DIY Editor : Ivan Aditya Rabu, 16 Januari 2019 / 13:46 WIB

Desa di Gunungkidul dan Kulonprogo Bisa Akses Langsung Danais

YOGYA, KRJOGJA.com - Dana Istimewa (Danais) mulai tahun 2019 ini bisa langsung diakses hingga tingkat desa. Namun desa yang bisa mengakses langsung, hanya di dua kabupaten saja, yakni Gunungkidul dan Kulonprogo, setelah nomenklatur kucuran Danais untuk kedua kabupaten diubah, dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Perubahan nomenklatur tersebut terkait meningkatnya serapan Danais dan tingginya angka kemiskinan di kedua kabupaten tersebut.

Sekda DIY Gatot Saptadi mengungkapkan, perubahan nomenklatur penggunaan anggaran tersebut diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Perubahan itu didasari pengalaman pemanfaatan Danais pada tahun-tahun sebelumnya yang terkesan membebani, tempelan dan tidak bisa digunakan sebagai penilaian kinerja bagi kabupaten/kota yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

”Kita coba agar kabupaten/kota lebih merasa memiliki dengan menunjuk langsung dua kabupaten yaitu Kulonprogo dan Gunungkidul menjadi PA yang sebelumnya KPA untuk mengelola Danais dan bisa menjadi bagian dari kinerja dua kabupaten tersebut. Di samping itu, kita ingin cepat mendekatkan akses pemanfaatan Danais tersebut ke masyarakat hingga tingkat desa,” ujar Gatot.

Gatot menuturkan perubahan skema pelaksanaan pemanfaatan Danais menjadi BKK tersebut berdasarkan aspirasi, usulan maupun pelaksanaannya agar lebih dekat dengan masyarakat DIY. Untuk itu, Pemda DIY mengingatkan Pemkab Kulonprogo dan Gunungkidul agar serius dan berkomitmen melaksanakan pemanfaatan Danais 2019 mulai dari perencanaan hingga pelaporannya.

”Danais 2019 tersebut akan melekat atau masuk dalam APBD Gunungkidul dan APBD Kulonprogo namun sudah diikat atau diatur peruntukan program maupun kegiatannya,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo yang akrab disapa BWH ini menyampaikan, kedua kabupaten yang terpilih karena dinilai penyerapan Danaisnya signifikan baik kinerja penyerapan maupun program, kesiapan sumber daya manusia (SDM)-nya. Selain itu, kedua daerah tersebut merupakan daerah yang relatif tertinggal serta menjadi sentra kantong kemiskinan di DIY.

BWH menegaskan dengan mendekatkan layanan masyarakat untuk mengakses pemanfaatan Danais 2019 melalui skema BKK ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. APBD kabupaten/kota bisa dimanfaatkan untuk program/kegiatan lainnya jika sudah ada Danais. Selain itu, aspek pariwisata dan kebudayaan bisa dibiayai dengan kucuran BKK Danais tersebut.

”Problematika klasik yang terjadi di DIY utamanya angka kemiskinan yang tinggi masih berpusat di desa-desa, jika BKK Danais langsung diserahkan ke kabupaten maka langsung akan diterima desa. Kita mulai dengan dua kabupaten yang mempunyai rekam jejak realisasi penyerapan Danaisnya bisa mencapai lebih dari 80 persen yang tetap dibagi menjadi tiga termin pencairannya dengan persentase termin pertama 10 persen, termin kedua 70 persen dan termin ketiga sisanya,” tegasnya. (Ira)