DIY Editor : Ivan Aditya Rabu, 16 Januari 2019 / 07:48 WIB

PGRI DIY Apresiasi Keputusan Kemendikbud

YOGYA, KRJOGJA.com - Keputusan Kemendikbud untuk membuka kesempatan sertifikasi bagi guru swasta mendapatkan respons positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY. Karena dengan adanya program sertifikasi bagi guru swasta selain kesejahteraan bisa menjadi lebih baik, mereka akan terpacu untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi diri. Namun karena kuota yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah guru swasta yang ada, alangkah baiknya apabila guru swasta yang pengabdiannya sudah lama bisa diprioritaskan oleh pemerintah.

"Adanya program sertifikasi bagi guru swasta itu cukup bagus. Mengingat jumlah kuota yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah guru swasta yang ada, pemerintah harus membuat aturan secara jelas dan memperhatikan masa pengabdian guru. Misalnya dengan memprioritaskan guru yang masa pengabdiannya sudah lama. Karena saya khawatir kalau tidak ada kejelasan aturan dan persyaratannya cenderung berbelit-belit justru menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan," kata Sekretaris PGRI DIY, Sudarto SPd MT.

Sudarto mengungkapkan, adanya pemenuhan jam menganjar yang menjadi salah satu persyaratan dalam sertifikasi sering dikeluhkan oleh sebagian guru. Akibatnya untuk bisa memenuhi jam mengajar tersebut beberapa diantara mereka terpaksa harus mengajar di sekolah lain.

Apabila dicermati kondisi tersebut kurang efektif, oleh karena itu ke depan pihaknya berharap persyaratan sertifikasi tidak perlu dibuat berbelit-belit. Sementara itu guru Bahasa Inggris SMPN 15 Yogyakarta Sigit Triana SPd yang sebetulnya sudah sertifikasi, namun belum bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Persoalannya adalah adanya aturan baru, seorang guru yang bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi adalah yang mempunyai jabatan fungsional. Untuk bisa mendapatkan jabatan fungsional harus ada SK definitif.

"Mudah-mudahan persyaratan dalam sertifikasi tidak terlalu rumit. Karena dulu saya sempat mendapat tunjangan profesi tetapi kemudian dihentikan karena belum mempunyai jabatan fungsional sebagai guru. Jabatan fungsional adalah jabatan yang dilantik oleh walikota. Tetapi sampai kini SK definitif Sigit sebagai guru belum turun, sehingga belum bisa mendapat kembali tunjangan sertifikasi," terang Sigit Terpisah Kepala SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan Tamansiswa Yogyakarta Drs Budi Angkoso berpendapat terkait dengan sertifikasi, yang penting ada edaran dari Dinas.

Dengan begitu menjadi jelas ada penawaran. Menurutnya, biasanya setelah mendapat UNPTK baru kemudian mengikuti Pendidikan Profesi Guru untuk bisa sertifikasi. Harapannya persyaratan UNPTK dipermudah persyaratannya jelas.

Dari sekolah diajukan ke Dinas Pendidikan atau ke LPMP. Selama ini persyaratan mendapat NUPTK adalah sudah dua tahun berturut-turut menjadi guru yayasan. Kalau aturannya jelas guru muda jadi tahu posisinya. Di SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan masih ada dua orang guru yang belum sertifikasi. (Ria/War)