Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 15 Januari 2019 / 15:21 WIB

Pendaftar PPDB Lampaui Kuota, Pemerintah beri Pendampingan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 khusus untuk Kota Yogyakarta dan Kota besar yang jumlah siswanya melebihi kuota akan ada pendampingan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu dikarenakan jumlah anak usia sekolah lebih banyak dibanding,jumlah sekolah negri.

"Nanti akan dilakukan pemerataan termasuk gurunya. Harus ada alternatif. Buka sekolah baru atau mendorong swasta," ungkap Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, Hamid Muhammad di Kemdikbud Jakarta dalam Taklimat Media Permendikbud no 51 tahun 2018 tentang Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019, Selasa (15/01/2019).

Mengenai penawaran pindah atau tersedianya kursi kosong di semester dua diperbolehkan, kata Hamid dengan ketentuan untuk mendekatkan siswa ke tempat tinggal."Tetapi jika ada jual beli,maka dikategorikan pungli dan bisa dipidanakan," jelas Hamid.


Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan sanksi bagi siapapun yang memalsukan soal PPDB ini akan  di polisikan. Karena dari evaluasi PPDB 2018 masih banyak sekolah yang saya tampungnya melebihi ketentuan rombongan belajar (rombel-red). "Sekitar 80 persen sekolah menetapkan,kuota zonasi ,prestasi dan perpindahan tugas,perpindahan tugas/pekerjaan orangtua tidak sesuai Permendikbud soal PPDB."

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, sistem PPDB berbasis zonasi yang dibangun pemerintah dapat memperkecil celah terjadinya praktik jual-beli bangku. Kendati demikian, sebagus apa pun sistem yang dibangun, tak menutup kemungkinan masih bisa dimanfaatkan oknum. “Makanya, kami minta KPK turut mengawasi,” kata Muhadjir Effendy .

Praktik jual-beli bangku kosong tak menutup kemungkinan masih terjadi pada PPDB tahun ini. Sebagai bentuk pencegahan, Kemendikbud telah resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai dokumen pendukung untuk masuk sekolah. Pasalnya, SKTM kerap dipalsukan seperti yang terjadi pada PPDB tahun lalu. (Ati)