Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 11 Januari 2019 / 18:46 WIB

Pembahasan Draf Regulasi Ojek Online Dilakukan Maraton

JAKARTA.KRJOGJA.com Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub bersama Tim 10 dari perwakilan ojek online sepakat pembahasan draf
Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi dimulai 15 Januari mendatang.
 
Pembahasan akan dilakukan secara maraton dan diharapkan antara 11- 22 Maret 2019 telah dilakukan penetapan dan pengundangan. 

"Saya berharap selama masa pembahasan tercipta suasana yang baik dan kondusif, jangan ada demo atau unjuk rasa, atau gangguan dan sejenisnya yang membuat suasana tidak kondusif,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, di Jakarta, Jumat (11/01/2019).

Budi mengakui, pembuatan regulasi memang tidak mudah. Tapi jika ada kesepakatan dan niat baik tidak ada yang sulit. “Insya allah dengan niat baik kita semua dapat menyelesaikan draf ini dalam waktu yang singkat jika tidak ada kepentingan terselubung atau membawa muatan interest tertentu,” katanya.

Budi menegaskan, serangkaian pertemuan mulai dari rembug nasional pengemusi ojek online, FGD rancangan RMP tentang Perundangan Keselamatan Pengemudi Sepeda Motor Beraplikasi dan pertemuan-pertemuan lainnya, menunjukkan betapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sangat serius untuk membuat payung hukum ojek online. "Tujuannya adalah bagaimana para pengemudi ojek online terjamin keselamatannya yaitu dengan diaturnya regulasi keselamatan dan juga kesejahteraan melalui pengaturan tarif,” jelasnya.

Berdasarkan draf sementara Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perundangan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis terdiri dari tujuh Bab yang terdiri dari; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Jenis dan Kriteria, Bab III Tarif, Bab IV Mekanisme Penghentian Operasional, Bab V Pengawasan, Bab VI Perlindungan dan Peran Serta Masyarakat dan Bab VII Penutup. Sedangkan aturannya terdiri dari 20 Pasal.

"Draf ini saya akui dibuat seluruhnya oleh pemerintah agar menyingkat waktu. Tapi jangan disalah artikan pemerintah akan mendikte, atau pemerintah berpihak pada satu kelompok. Tidak, jangan salah artikan itu," kata Budi Setiyadi.

Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani memastikan draf ini bukan harga mati tapi masih bisa dilakukan perubahan untuk penyempurnaan. “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari semua pihak untuk kesempurnaan draf ini," ujarnya. (Imd)