Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 11 Januari 2019 / 18:05 WIB

Siapkan Rp 33 Miliar, Pemerintah Siap Pulihkan Wisata Banten

BANTEN, KRJOGJA.com - Guna mempercepat recovery pasca tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu, Kemenpar menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK)  sebanyak Rp 9  miliar untuk Banten dan Rp 33 miliar untuk Lampung.

"Kemenpar menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK)  sebanyak Rp 9  miliar untuk Banten dan Rp 33 miliar untuk Lampung digunakan untuk mempercepat recovery," kata Menpar Arief Yahya disela sela Rapat Koordinasi Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Tsunami Selat Sunda' di  Anyer, Banten pada Jumat (11/1). 
 
Menurut Arief  ada 4 poin penting yang akan dilakukan yakni reformasi sektor pariwisata, mitigasi bencana, kerugian ekonomi dan dukungan kementerian/lembaga industri terkait. Ada tiga tahap dalam mitigasi bencana yaitu tahap darurat (selesai pada 9 Januari kemarin), tahap rehabilitasi dan tahap normalisasi. 
Tahap rehabilitasi, kata Arief seperti pemulihan SDM, pemasaran dan pemulihan destinasi. Sedangkan perbaikan jalan, air, listrik dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian terkait. 

"Rumah-rumah penduduk yang hancur, bisa menggandeng OJK untuk memberikan keringanan bunga. "Kita juga menyiapkan 20 event nasional dan 3 event internasional untuk pemulihan pemasaran," tambah Menpar Arief.

Pada normalisasi (3 bulan pasca krisis), Kementerian Pariwisata akan melakukan perhitungan dampak krisis, mendorong penyelenggaraan MICE skala nasional dan internasional serta publikasi dan promosi pariwisata. "Cara meyakinkan orang untuk berwisata adalah dengan datang langsung. Saya sekarang datang ke sini untuk meyakinkan bahwa pariwisata di Banten dan Lampung sudah bisa dikunjungi."

Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, mengatakan Kementerian Pariwisata berkomitmen penuh untuk kembali membangkitkan pariwisata Banten dan Lampung. “Seperti kita tahu, Kementerian Pariwisata sangat berkomitmen untuk membangun pariwisata Indonesia. Melalui acara ini, pariwisata kita sama-sama bisa kembali bangkit dan membuktikam bahwa sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota sangatlah penting," ujarnya. (Lmg)