DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 11 Januari 2019 / 12:57 WIB

Potensi Pelanggaran Kampanye di Bantul Tergolong Tinggi

BANTUL, KRJOGJA.com - Potensi pelanggaran kampanye yang terjadi di Kabupaten Bantul masih tergolong tinggi. Adapun indikasi pelanggaran kampanye rentan disamarkan dalam bentuk kegiatan sosial.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Harlina SH menguturkan pengawasan potensi pelanggaran sudah berjalan secara efektif. Sementara itu potensi pelanggaran masih sangat terlihat di antaranya tidak memberitahukan kegiatan, kampanye yang disamarkan dalam bentuk giat sosial, serta potensi kampanye dari kegiatan reses.

”Kegiatan kampanye harus memberitahu ke kepolisian serta ditembuskan ke Bawaslu, teknis di lapangan ada beberapa yang tidak masuk ke kami. Indikasi pelanggaran seperti giat dari laskarlaskar atau kegiatan sosial. Kegiatan yang sudah membawa atribut partai ini pelanggaran. Kalau kegiatan laskar tidak boleh membawa atribut partai, dari pengamatan kami di lapangan biasanya awalnya mereka memakai atribut partai namun setelah didatangi Bawaslu langsung menaati,” urainya.

Sementara anggota Bawaslu Bantul Supardi, menambahkan terkait penanganan pelanggaran ada satu kasus dugaan berupa politik uang yang sudah memiliki bukti formal dan material sehingga bisa diregister. Kasus ini sudah sampai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. ”Temuan ini merupakan temuan Bawaslu, bukan laporan sehingga buktibukti dapat cepat kami kumpulkan,” tambahnya.

Supardi mengatakan beberapa laporan banyak yang sudah masuk, akan tetapi syarat formal dan material kurang lengkap sehingga tidak bisa diregister. ”Ada ketentuan sampai pada tanggal yang sudah menjadi batas maksimal dalam memenuhi syarat formal terkait subjek pelaku, pelapor tidak bisa melengkapi maka laporan menjadi susah ditindaklanjuti dan tidak dapat teregister,” tambah Supardi.

Adapun laporan pelanggaran yang sudah masuk ke Bawaslu Bantul yakni mengenai perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) dan pelanggaran ketertiban umum oleh sekelompok masyarakat di Dusun Jetak Ringinharjo. Adapun kasusnya berupa perusakan enam bendera besar Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

”Bendera ini diduga dicopot dengan ditarik dengan paksa dan akan dibakar. Ini sudah mengarah ke perusakan. Karena tidak memenuhi syarat formal jadi informasi ini kami dalami sebagai laporan. Sementara itu pelaku sulit terdeteksi oleh masyarakat sebagai saksi mata,” jelasnya. (Aje)