DIY Editor : Ivan Aditya Kamis, 10 Januari 2019 / 23:57 WIB

Dana Desa Naik Jadi Rp 136 M

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat menaikan besaran dana desa. Untuk Kabupaten Gunungkidul jumlah dana desa naik dari tahun 2018 sebesar Rp 117.574.520.000 menjadi Rp 136.052.131.100, atau naik Rp 18 miliar lebih. Kenaikan sekitar 16 persen ini akan berdampak penambahan masing-masing desa sekitar Rp 100 juta sampai Rp 200 juta.

Kenaikan masing-masing desa akan berdasarkan persentase dari dana desa yang sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini masing-masing desa mestinya sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akhir bulan Desember yang lalu.

“Jika belum, paling lambat dalam minggu ini harus sudah disahkan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKB dan MD) Gunungkidul Sujoko MSi.

Penyusunan APBDes tepat waktu merupakan kunci kelancaran pengelolaan dana desa. Sebab, dana desa akan diluncurkan setiap bulan, jika terjadi keterlambatan pengelolaan pada setiap bulannya akan berdampak pada bulan-bulan selanjutnya. Oleh sebab itu, desa yang belum menetapkan pada akhir Desember, akhir minggu ini harus sudah final, selanjutnya mesti melaksanakan kegiatan yang sudah disusun dalam APBDes.

“Tim akan melakukan monitoring dibantu dengan pemerintah kecamatan untuk memastikan setiap desa sudah menetapkan APBDes,” tambahnya.

Sujoko mengingatkan, dalam menyusun program penggunaan anggaran hendaknya mengacu pada peruntukan yang sudah dibuat dalam Peraturan Bupati (Perbup). Meskipun dana dikirim langsung ke masing-masing desa, tetapi bupati memberikan arahan penggunaan, antara lain untuk sarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan embung desa, sarana olahraga, sarana umum, pemberdayaan masyarakat antara lain untuk kegiatan ekonomi produksi.

Sarana prasarana yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. “Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang konsumtif,” jelasnya.

Selain itu masing-masing desa agar meningkatkan manajemen pengelolaan agar semakin sempurna. Sebenarnya pengelolaan ini sederhana, dilaksanakan sesuai pedomannya, transparan, akuntabel. Seluruh proses dapat diikuti masyarakat luas. “Asal dikelola secara profesional dan penuh tanggung jawab tidak akan timbul masalah berkait dengan dana desa maupun dana-dana yang lain,” ujarnya. (Ewi)