DIY Editor : Danar Widiyanto Rabu, 09 Januari 2019 / 19:30 WIB

Bawaslu Minta Parpol Tertibkan Bendera yang Melanggar Kesepakatan

SLEMAN, KRJOGJA.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman meminta partai politik (parpol) peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sleman untuk menertibkan secara mandiri ribuan bendera parpol yang dipasang tidak sesuai dengan kesepakatan. Setidaknya ada 4.377 bendera yang tersebar di 17 kecamatan.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil pendataan dari Bawaslu Sleman pada Desember 2018 hingga awal Januari 2019. Ribuan bendera tersebut didominasi milik partai besar. PDI Perjuangan 1.419 bendera, Partai Golkar 751 bendera, PPP 527 bendera, PKS 404 bendera, PBB 309 bendera dan PAN 223 bendera. Sementara, parpol yang tertib adalah PKPI dan Partai Garuda.

Untuk lokasi pemasangan tersebar di 17 kecaman. Namun paling banyak di Mlati 967 bendera, Godean 711 bendera, Depok 624 bender), Kecamatan Ngaglik (556 benderaa, Pakem 313 bendera, Turi 276 bendera dan Berbah 238 bendera.

"Secara resmi melalui surat, kami telah meminta kepada mereka untuk dapat mentaati bersama kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui beberapa waktu lalu. Ini untuk kebaikan, kelancaran dan kesuksesan Pemilu kita ke depan, segera menertibkan bendera-bendera yang dipasang di luar kesepakatan bersama tersebut,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Karim Mustofa, Rabu (9/1).

Terkait pemasangan bendera parpol peserta Pemilu 2019 memang tidak diatur secara detil di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018. Salah satunya dengan tidak mengatur secara tegas bahwa bendera juga termasuk Alat Peraga Kampanye (APK).

Untuk itu, saat ditemukan adanya pemasangan bendera yang melanggar lokasi pemasangan APK, Bawaslu Kabupaten Sleman memutuskan untuk meminta parpol peserta Pemilu menertibkan secara mandiri bendera mereka yang dinilai melanggar lokasi dan zonasi pemasangan APK tersebut.

"Guna mengantisipasi kekosongan peraturan terkait pemasangan bendera parpol selama masa kampanye tersebut, kami telah berinisiatif memfasilitasi seluruh parpol untuk membuat kesepakatan bersama terkait pemasangan bendera. Dan disepakati lokasi-lokasi yang tidak boleh dipasangi bendera. Diiantaranya di traffic light, fasilitas pemerintah, rumah ibadah, tempat pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan. Termasuk dilarang dipasang di jembatan layang atau fly over, seperti fly over Jombor,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar.(Awh)