Jateng Editor : Danar Widiyanto Senin, 07 Januari 2019 / 14:10 WIB

Tak Produktif, Retribusi APAR Bakal Dihapuskan

SOLO, KRJOGJA.com - Penarikan retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dinilai kontra produktif,  Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai tahun 2019 ini, menghapus pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang retribusi daerah tersebut. Selain itu, nilai retribusi yang dalam satu tahun hanya sekitar Rp 160 juta, juga menjadi dalih pengghapusan retribusi APAR.

Kepala Dinas Pemadan Kebakaran, Gatot Sutanto, menjawab wartawan, di Balaikota, Senin (7/1/2019) mengungkapkan, penghapusan retribusi itu secara hukum memang harus diikuti dengan perubahan Perda Nomor 5 tahun 2016. Namun kebijakan yang bermuara pada perbaikan layanan kepada masyarakat ini, diproyeksikan dapat segera direalisasikan dengan mencarikan payung hukum yang jelas. "Saat ini tengah dilakukan kajian agar penghapusan retribusi APAR segera dilakukan," jelasnya.

Satu hal yang terasa mengganjal, jelas Gatot, kalangan perorangan, perusahaan swasta, maupun institusi pemerintah, yang secara proaktif menyediakan fasilitas dini penanggulangan kebakaran secara lengkap, dikenakan retribusi, sementara pihak lain yang tidak menyediakan fasilitas serupa tak dikenakan konsekuensi apapun. Padahal, potensi kebakaran selalu mengintai, sehingga pengenaan retribusi APAR boleh dikata kontra produktif.

Bahkan beban pembayaran retribusi APAR, kadang kala menjadi dalih pemilik, terutama lembaga yang memiliki fasilitas pencegahan potensi kebakaran itu dalam jumlah banyak, hanya melaporkan beberapa tabung. Hal ini berdampak kekeliruan pemetaan potensi kebakaran yang sebenarnya menjadi bagian dari upaya dini ancaman kebakaran.

Sedangkan besaran retribusi APAR, disebutkan Gatot tidak terlalu besar, berkisar antara Rp 5 ribu hingga 40 ribu per tabung sesuai jenis dan ukuran. Dalam satu tahun, pihaknya, ditarget dapat memasukkan kontribusi dari retribusi APAR sebesar Rp 160 juta per tahun, dan pada tahun 2018 lalu, dapat dicapai hingga Rp 171 juta. 

Dengan penghapusan retribusi tersebut, dia berharap, seluruh pemilik bangunan, terutama perusahaan serta institusi lain, menyediakan APAR secara lengkap sesuai kapasitas masing-masing gedung. Selain itu, Gatot juga berharap, secara berkala mereka menyertakan karyawan masing-masing dalam program pelatihan penaganan kebakaran. "Kami akan memfasilitasi pelatihan sebagaimana dilakukan selama ini, selain pula layanan pengecekan APAR dari kemungkinan telah kadaluwarsa ataupun mengalami kebocoran," jelasnya.(Hut)