Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Minggu, 30 Desember 2018 / 09:55 WIB

Berikut, Prestasi Kemensos di Tahun 2018

JAKARTA, KRJOGJA.com - Realiasi anggaran mencapai 94,99 persen, kontribusi signifikan terhadap percepatan pemgurangan kemiskinan, dan penyelamatan barang milik negara.

Kementerian Sosial telah mencatatkan capaian kinerja yang memuaskan, selama tahun 2018. Hal ini salah satunya ditandai dengan tingginya tingkat penyerapan anggaran tahun 2018 yang mnencapai 94,99 persen.

“Realisasi anggaran dari pagu anggaran 2018 per 28 Desember mencapai 94,99 persen. Bulan Desember masih ada beberapa hari lagi. Jadi kami masih bisa meningkatkan realisasi anggaran hingga diharapkan mencapai 97 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras, dalam acara press briefing, di Jakarta.

Tahun 2018, pagu anggaran Kementerian Sosial RI ditetapkan sebesar Rp43.379.211.224.000, yang sudah terealisasi sebesar Rp 41.168.038.209.999, atau sekitar 94,99 persen. Dalam peringkat realisasi anggaran, Kementerian Sosial menempati posisi nomor 16 dari 65 K/L (Kementerian/Lembaga), atau nomor dua di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Saya kira ini merupakan prestasi yang patut kita syukuri,” katanya.

Menurut Hartono Laras, pada tahun 2019, “resolusi” Kementerian Sosial RI adalah mengacu pada Prioritas Program Pemerintah Jokowi-JK khususnya prioritas pertama yakni pembangunan manusia melalui pengurangan, kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

“Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya pemerintah memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur, maka pada tahun 2019, akan lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Kementerian Sosial, akan bekerja dalam ranah ini sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Hartono.

Strateginya tetap berorietasi pada mengatasi 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berfokus pada dua sasaran, yakni percepatan pengurangan kemiskinan dan penyediaan layanan dasar.

“Dalam implementasinya peran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) memang cukup signifikan. Peran kedua program tersebut dalam pengurangan kemiskinan terbukti efektif. Dan itu yang menyampaikan bukan kita,” kata Hartono.

Ia merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total populasi.  Atau terjadi penurunan sekitar 630.000 orang dibandingkan survei sebelumnya, September 2017 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 26,58 juta orang (10,12 persen).

Menurut BPS, berkurangnya angka kemiskinan di antaranya karena realisasi penyaluran subsidi dan penyaluran bantuan sosial. Distribusi Rastra (Beras Sejahtera) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tersalurkan sesuai jadwal. Karena itu, pada tahun 2019, peran kedua program ini akan terus ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan makin meningkatnya alokasi anggran untuk PKH. 

“Bila pada tahun 2018, anggaran PKH sebesar Rp19,4 triliun, maka pada tahun 2019 akan meningkat sebesar Rp34,4 triiun,” kata Hartono. Adapun dengan jumlah penerima manfaat untuk PKH dan BPNT mencapai 10 juta KPM. Namun khusus BPNT akan bertambah menjadi 15.600.000 KPM, dimana 5.600.000 KPM dari penerima bansos rastra yang dikonversi menjadi BPNT.

Di bagian lain, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono menekankan prestasi lain Kementerian Sosial yang patut dicatat adalah pengelolaan dan penyediaan data kemiskinan.

“Bila dulu ada masalah dengan kerancuan penyediaan data, sekarang sudah ada solusi dengan dibangunya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) yang menjadi rujukan bagi semua K/L,” kata Adhy.(ati)