DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 28 Desember 2018 / 20:44 WIB

GKR Hemas Ambil Langkah Hukum

YOGYA, KRJOGJA.com - Senator asal DIY, GKR Hemas memastikan dirinya akan melawan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK DPD) RI beberapa waktu lalu. GKR Hemas kini sedang mempersiapkan sejumlah langkah untuk melawan hukuman itu. Namun dirinya masih enggan untuk membocorkan kepada publik langkah apa saja yang ditempuh.

"Untuk langkah hukum nanti kita lihat, yang pasti tidak melapor ke BK maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kita langsung masuk ke ranah hukum saja," ujarnya kepada wartawan setelah menghadiri kemah konstitusi di Kantor DPD RI perwakilan DIY, Jumat (28/12/2018).

Dalam kegiatan kemah konstitusi tersebut, ia juga mendeklarasikan sudah saatnya DPD RI kembali menjadi representasi daerah yang bebas dari pengurus politik. Pasalnya keberadaan DPD RI sudah ada di amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berisikan anggota bukan berasal dari pengurus partai.

"Dalam UUD 1945 itu sudah jelas, keberadaan DPD RI sebagai penyeimbang DPR RI. Saat itu saya juga berjuang untuk amandemen UU, setiap kita membahas UU, itu DPD harus diikutsertakan membahas. Bagi kami ini ruang gerak DPD tidak ada kaitannya dengan partai politik," ungkapnya.

Hemas mengungkapkan, pemecatan dirinya seperti mengaduk-aduk DPD RI. Menurutnya hal tersebut seperti mencarut-marutkan lembaga-lembaga lain. “Kita bisa lihat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan tekanan dan paksaan untuk menyertakan seseorang menjadi anggota DPD saat melaksanakan tugasnya," paparnya.

Sementara, Dr W Riawan Tjandra SH MHum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) yang turut hadir dalam kemah tersebut meyakinkan di tubuh DPD kini sedang terjadi pelanggaran konstitusi. Ia menjelaskan, ketika seharusnya basis pencalonan DPD adalah perorangan, kemudian ada pengaruh partai politik didalamnya, maka pencalonan itu tak sesuai dengan amanat reformasi dan konstitusi. "Ingat konstitusi adalah dokumen kontrak politik tertinggi," ungkapnya.

Ia menilai, apa yang dikatakan oleh konstitusi sudah seharusnya dipatuhi dalam penyelenggaraan negara. "Jika penyelenggara negara tidak patuh konstitusi, masyarakat juga pasti melihat faktor ketidakteladanan itu," tukas Riawan. (M-1)