Peristiwa Editor : Agus Sigit Sabtu, 15 Desember 2018 / 18:10 WIB

Kemenag Minta VFS Tasheel Tak Repotkan Calon Jemaah Umrah

JAKARTA,KRJOGJA.com - Menjelang pemberlakuan kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) pada Senin (17/12/2018) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai persyaratan proses pengurusan visa umrah di Kedutaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) meminta operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel yang ditunjuk Arab Saudi jangan merepotkan, apalagi menyulitkan calon jemaah umrah.

Direktur Pembinaan Haji Khusus dan Umrah Kemenag RI Arfi Hatim mengatakan karena hingga saat ini kantor VFS Tasheel yang ada tidak mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Sehingga, penerapan kebijakan ini sangat merepotkan calon jemaah umrah, mengingat letak geografis dan wilayah Indonesia yang luas," tuturnya di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Meski demikian, Arfi menyatakan, pihaknya menghormati dan memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi dalam penerapan rekam biometrik sebagai persyaratan pengurusan visa. Namun, perlu dipertimbangkan lagi dengan melihat geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, juga banyaknya calon jemaah yang berasal dari pulau atau desa teroencil. 

"Ini tentu akan berdampak pada penambahan biaya serta kesulitan transportasi untuk menuju kantor VFS Tasheel yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja," ujar Arfi. Untuk itu, menurutnya, ada baiknya Pemerintah Arab Saudi untuk meninjau ulang kebijakan ini dan duduk bersama dengan regulasi di Indonesia.

Sebelumnya Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI), Rabu (12/12/2018) bertemu Kadin Kota Makkah guna melakukan kerjasama pelayanan jemaah umrah di Bandara Jeddah dan Madinah soal akomodasi, transportasi dan katering. Pada kesempatan ini juga PATUHI meminta agar Makkah Chamber dapat membantu menyampaikan aspirasi jemaah Indonesia terkait kebijakan rekam biometrik dapat dilakukan di bandara keberangkatan jemaah umrah di Indonesia. 

Terhadap hal itu, Arfi sangat berharap Pemerintah Arab Saudi mau duduk bersama dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya guna mencari solusi alternatif yang terbaik dan tidak membebani, apalagi merepotkan calon jamaah umrah yang akan beribadah ke Tanah Suci. Namun, kalau harus diterapkan, ia mengusulkan, sebaiknya pada tahap awal agar perekaman biometrik di bandara keberangkatan jemaah umrah saja atau VFS Tasheel membuka kantor di seluruh kabupaten/kota. (Ful)