Peristiwa Agregasi    Jumat, 14 Desember 2018 / 20:26 WIB

Instruksi Mendagri soal Jilbab Dicabut, Begini Alasannya

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah resmi mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 225/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diterbitkan pada 4 Desember 2018.

Inmendagri itu menuai polemik karena aturan pertama dengan nomor 3b mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan BNPP agar memasukkan jilbabnya ke dalam pakaian. Artinya, jilbab ASN tidak boleh diulurkan atau menggunakan jilbab panjang.

"Karena adanya pertimbangan dari masyarakat kita dari pandangan berbeda dan meraka itu merespons menganggapi adanya masukan-masukan tersebut positif sehingga pada hari ini Inmendagri dinyatakan dicabut, tidak berlaku lagi. Ini perlu kami sampaikan, agar tidak timbul pandangan opini yang berbeda," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Hadi menerangkan, Inmendagri soal penggunaan pakaian dinas tersebut hanya bersifat internal yang ditujukan bagi ASN dan pengawai BNPP di lingkungan Kemendagri. Selain itu, tujuan diterbitkannya Inmendagri ini karena ingin merapihkan pakaian dinas ASN di Kemendagri dan pegawai BNPP agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi, kuncinya dalam hakekatnya adalah pengaturan hanya bersifat imbauan untuk internal Kemendagri dan BNPP tujuannya keseragaman, kerapian dan juga tentunya supaya dapat bekerja lebih baik lagi," ucapnya.

Hadi melanjutkan, Inmendagri Nomor 025/10770/SJ tidak berlaku bagi ASN yang ada di kementerian lembaga negara, atau ASN yang bertugas di pemerintahan daerah. Inmendagri hanya bersifat imbauan kepada pegawai Kemendagri dan BNPP agar memasukkan jilbabnya ke dalam baju guna terlihat lebih rapi dan terlihat name tag atau identitasnya dalam melayani masyarakat. (*)