DIY Editor : Danar Widiyanto Jumat, 14 Desember 2018 / 10:31 WIB

Kasus Tabrak Cah Klithih, Kedepankan Restorative Justice

YOGYA, KRJOGJA.com - Terkait kasus klitih dimana masyarakat ingin sopir pikup dibebaskan, Dekan Fakultas Hukum (FH) UGM Prof Dr sigit Riyanto SH LLM mengatakan, ketika aparat penegak hukum menerapkan/menjalankan hukum dalam rangka menciptakan suasana tertib dan adil, itu tidak berarti satu-satunya cara dengan menghukum. Ada opsi lain dalam menciptakan suasana tertib dan adil tersebut yaitu Restorative Justice (Keadilan Restoratif), sebuah proses penegakan hukum yang lebih mengutamakan pada pemulihan keadaan menjadi kembali tertib, aman dan damai.

"Dalam Restorative Justice, pemberian tindakan yang adil tidak harus menghukum siapa yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum itu. Tapi dicari jalan yang lebih arif (wise), yang intinya mengembalikan ketertiban dan keamanan serta situasi yang kondusif dalam masyarkaat," terang Sigit kepada KRJOGJA.com, Kamis (13/12/2018) malam. Dalam menyelesaikan kasus ini, menurut Sigit, mestinya polisi menggunakan paradigma berpikir seperti itu (Restorative Justice).

Sigit menilai, menghukum sopir pikup yang diduga melakukan penabrakan, tidak berarti akan menyelesaikan masalah. Bisa jadi justru menimbulkan masalah yang baru, bahkan eskalasinya lebih masif. "Kalau menurut saya, penyelesaian kasus ini harus secara arif dimana restorative justice itu dikemukaan. Bukan menghukum terduga pelaku penabrakan dengan penegakan hukum 'kacamata kuda'," ujar Sigit.

Meskipun ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini, menurut Sigit, polisi punya kewenangan diskresi untuk mendamaikan pihak-pihak terkait. "Namanya peristiwa telah terjadi pasti ada fakta dan pihak yang menjadi korban. Tapi pada prinsipnya keputusan yang diambil polisi tidah harus menghukum, namun yang lebih utama mengembalikan masyarakat dalam situasi yang penuh keseimbangan, ketentraman dan ketertiban," ujarnya.

Kemudian bagi masyarakat luas, Sigit berharap, masyarakat memberikan kesempatan kepada polisi untuk mengambil keputusan secara jernih dan bijak dalam menyelesaikan kasus ini. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis atau main hakim sendiri yang justru bisa membuat situasi menjadi lebih buruk (kacau).(Dev)