DIY Editor : Agus Sigit Selasa, 11 Desember 2018 / 08:45 WIB

Optimalkan Penanganan Masalah Hukum, Geo Dipa Gandeng Kejari

SLEMAN, KRJOGJA.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) atau Geo Dipa telah melakukan beberapa upaya yang bertujuan memperkuat kinerjanya sebagai bentuk kontribusi perusahaan mendukung Pemerintah. Geo Dipa sedang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/ataupemanfaatan energi terbarukan panas bumi, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang Geo Dipa menemui kendala khususnya terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. 

Geo Dipa sebagai BUMN panas bumi satu-satunya diharapkan dapat mempercepat pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia akan mengawal/mendampingi misi pemerintah tersebut. Kerjasama antara keduanya diwujudkan melalui perpanjangan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama (Dirut) Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibarahim dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati A di Marriott Hotel Yogyakarta, Senin malam (10/12).

"Dalam rangka percepatan PLTP sering kali Geo Dipa mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga dinilai menghambat program penyediaan listrik nasional dan kedaulatan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, sinergi dengan Kejaksaan khususnya Jamdatun sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah," papar Dirut Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibrahim.

Riki menyampaikan sebagai kontribusi perusahaan mendukung Pemerintah, Geo Dipa sedang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/ataupemanfaatan energi terbarukan panas bumi. Dalam pelaksanaannya, tidak jarang pihaknya menemui kendala khususnya terkait permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara. Di sisi lain, Geo Dipa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 

"Terkait hal tersebut, diperlukan kehadiran lembaga yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi Geo Dipa dari sisi hukum agar pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap 'on the right track' yaitu memenuhi prinsip-prinsip GCG," tandasnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, track record perusahaan energi berplat merah ini telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha pengembangan dalam bidang pemanfaatan energi panas bumi. Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, Pengembangan Area Candradimuka 60 MW, 5×55 MW unit Extension Dieng dan Patuha, Pengembangan lapangan ArjunoWelirang yang memiliki potensi 180 MW serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Guna semakin memajukan perusahaan, Geo Dipa dituntut selalu menerapkan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung nilai integritas dan pemenuhan target  bauran energi negara.

"Sangatlah tepat kiranya Bidang Datun Kejaksaan hadir sebagai lembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/ Negara, BUMN/ BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh Bidang Datun merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum," terang Jamdatun  Loeke Larasati A.

Bidang Datun Kejaksaan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Pertimbangan dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan. Selain itu, Bidang Datun Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) danTindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaannegara. Kedua instansi juga sepakat untuk meningkatkan kompetensi teknis para pihak melalui lokakarya (workshop), seminar dan sosialisasi. (Ira)