KOLOM Editor : Danar Widiyanto Senin, 01 Oktober 2018 / 18:47 WIB

Memahami Makna Kesaktian Pancasila

APAKAH Pancasila dengan sendirinya sakti? Tentu tidak. Karenanya, kita harus terus berjuang menjadikan Pancasila sakti. Yaitu Pancasila yang hidup dalam kenyataan atau meminjam istilah Bung Karno, Pancasila dalam realiteit. Maka, kesaktian Pancasila harus dimaknai sebagai tuntutan bagi negara dan warganya untuk membumikan nilai-nilai instrinsik-fundamental Pancasila dalam ranah praksis-konkret. 

Dengan nalar itu, Pancasila tidak secara otomatis harus dianggap sakti pascahuruhara politik tahun 1965. Sebab apa yang terjadi pada, pra dan pasca- 1965 sejatinya tidak berkaitan langsung dengan gerakan politik untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Tragedi 1965 dan setelahnya lebih tepat untuk kita baca sebagai resultante akumulatif dari antara lain beberapa pemicu. 

Pertama, friksi dan konflik di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yaitu antara Angkatan Darat (AD) yang secara politik pada masa itu berkelindan dengan kepentingan-kepentingan elite dan aparatur pemerintahan dari kelompok ‘kanan’. Dengan Angkatan Udara (AU) yang secara eksplisit kerap berdekatan dengan kepentingan politik ‘kiri’, dalam konteks
waktu itu yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Ketegangan Politik Kedua, mulai berseminya ketegangan politik antara kubu Soekarno dan kubu AD yang dipicu faktor pertama di atas. Yang kemudian mengalami pengerasan oleh profiling politik desukarnoisasi ala Soeharto yang dengan cerdas berhasil mengapitalisasi kekejaman sekaligus kegagalan gerakan politik PKI. Ketiga, senjakala legitimasi politik Sukarno yang disebabkan penguatan watak otoritarian dalam politik kekuasaan sang putra fajar. 

Dalam konteks itu, apakah peringatan Hari Kesaktian Pancasila masih relavan? Sepenuhnya iya. Hanya peringatan kesaktian Pancasila harus pengalami perluasan konteks. 

Di satu sisi, peringatan hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai sebagai pengingat bahwa Pancasila harus terus bertahan dalam rongrongan (atau lebih tepatnya kontestasi dan dialektika ideologis) ideologi lain, seperti komunisme dalam wajah Partai Komunis. Namun Pancasila juga harus tetap eksis di tengah rongrongan kapitalisme/liberalism. Yang dalam banyak wajah riilnya tak kalah tidak manusiawi dibandingkan komunisme. 

Selain itu, konteks refleksi kesaktian Pancasila, sebagaimana kelahirannya, juga harus dilepaskan dari kontestasi kepentingan rezim. Konkretnya, peringatan kesaktian Pancasila harus dialienasi dari kepentingan politik rezim Soekarno. Demikian halnya, peringatan kesaktiannya mesti didislokasi dari kepentingan rezim Orde Baru. Kegagalan dalam melaksanakan dua agenda tersebut akan melahirkan ketegangan-ketegangan politik baru antara reinkarnator politik Soekarno dengan wajah baru kelompok politik orde baru dan loyalis Soeharto. 

Wacana dan narasi sejarah dan politik seputar Pancasila harus segera disublimasi sebagai ide dan kepentingan bangsa serta diglorifikasi sebagai pengikat seluruh identitas. Dalam kontek situlah, bangsa ini sejatinya senantiasa membutuhkan ruang refleksi kelahiran Pancasila untuk mengingatkan kita mengenai muasal dan sangkan paraning dumadi. Serta momentum refleksi kesaktian Pancasila untuk membangun kesadaran kolektif akan tantangan aktual eksternalnya dan tantangan internal realisasi nilai-nilainya. Dalam rangka peringatan hari kesaktian Pancasila, secara subjektif kita patut mengajukan refleksi kolektif. Apakah Pancasila sudah benar-benar dijadikan bintang penuntun perjalanan hidup berbangsa dan bernegara? Dalam konteks itu, apakah sila pertama sudah memandu kita menuju kebangsaan dan kenegaraan yang ber-Tuhan dan menjamin keleluasan setiap orang untuk menempuh jalannya masing-masing untuk menuju Tuhan Yang Maha Esa?

Cita Luhur 
Apakah sila kedua sudah menjadi pemandu kebangsaan dan kebernegaraan kita untuk menghormati kemanusiaan dan menjauhi segala bentuk kekerasan dan kebiadaban? Apakah sila ketiga sudah mempersatukan kita untuk memiliki kebanggaan nasional pada prestasi bangsa dan membimbing kita untuk menghindari politik yang memecahbelah persatuan nasional? Apakah sila keempat telah memandu kita untuk menjadikan kerakyatan sebagai satu-satunya meminjam term Bung Karno geloof (kepercayaan) untuk dapat mewujudkan cita luhur kemerdekaan dan tujuan pemerintahan negara? Apakah sila kelima telah kita pedomani untuk membagi rahmat kemerdekaan dan nikmat pembangunan bagi seluruh rakyat, di Jawa dan di luarnya? 

Jadi, kepandiran belaka jika kita secara berpola terus menerus menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai instrument politik elektoral bagi kelompok kita masingmasing.

Halili MA, Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi LPPM UNY; Direktur Riset SETARAInstitute for Democracy and Peace Jakarta.(*)