Pendidikan Editor : Tomi sudjatmiko Rabu, 21 November 2018 / 18:23 WIB

Gus Mus : RI Jarang Punya Politisi Berkeindonesiaan

INDONESIA dianggap belum dapat melakukan revolusi mental. Hal ini yang mendorong maraknya politik pragmatis yang terjadi. Sementara itu partai politik (parpol) di  Indonesia juga jarang yang memiliki politisi yang bermartabat dan berkeindonesiaan.

Budayawan dan Cendekiawan Muslim, Dr (HC) KH Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus saat menjadi narasumber dalam dialog kebangsaan dalam rangka Harlah Universitas Alma Ata (UAA) 'Membingkai Keutuhan Bangsa Melalui Pemilu yang Bermartabat dan Berkeindonesiaan' , Rabu (21/11) menuturkan sulitnya menemukan politisi yang rela benar-benar memikirkan negara terjadi karena pelaksanaan dari sistem demokrasi di Indonesia itu sendiri belum juga bermartabat.

"Kita terlalu lama dijajah sehingga untuk menjadi bangsa yang merdeka dn bermartabat ternyata kita belum sepenuhnya siap. Hal ini terlihat dari demokrasi di Indonesia tetap saja melahirkan pola-pola pragmatis,politik praktis yang jauh dari sikap keindonesiaan," tegas Gus Mus.

Gus Mus juga menegaskan jika hingga saat ini Indonesia belum sepenuhnya melakukan revolusi mental. "Revolusi mental itu tidak cuma mencopot isi kepala saja tetapi memperbaiki akar masalah. Hal yang paling terlihat saat tahun politik ini dimana makian adalah hal yang biasa dilakukan, politik tanpa memikirkan etika dan memegang egoisme masing-masing," tegasnya lagi 

Dijelaskan Gus Mus, politisi -politisi yang saat ini duduk di legislatif jarang ada yang benar-benar berpikir tentang Indonesia. Mereka memikirkan diri sendiri dan kelompoknya masing-masing (parpolnya).

"Politisi tidak ada yang berkeindonesiaan . Selama 32 tahun dipimpin oleh Presiden Soeharto kala itu, Pancasila hanya dihafalkan namun tidak pernah diuraikan," tandasnya.

Adapun yang terjadi dari sebuah demokrasi tak bermartabat, imbuh Gus Mus yakni kemunculan isu-isu agama dan membawa nama Tuhan untuk kepentingan kampanye dan politik praktis. Gus Mus mewanti-wanti jika politisasi agama harus dihindari dalam masa kampanye. Hal ini karena politisasi agama dapat menghancurkan bangsa.

Dialog kebangsaan yang dipandu host kenamaan Alvito Deannova semakin meriah dengan munculnya berbagai pertanyaan baik dari tamu undangan yang berasal dari civitas akademika, calon anggota legislatif bahkan mahasiswa. 

Mantan Ketua Bawaslu RI, Bambang Eka Cahya Widodo,SIP,MSi menambahkan masyarakat Indonesia harus belajar mencintai demokrasi.  "Problem besar demokrasi pasti berisik, ribut dan demokrasi tidak akan pernah bisa efisien. Pemilu pasti tidak akan efisien. Jumlah partai tidak pernah mengecil. Setiap orang bikin parpol baru punya potensi untuk menang," jelasnya.

Ditambahkannya, koalisi dalam sebuah sistem presidensiil saat ini  tidak seperti sistem parlementer. Koalisi yang terjadi saat ini lebih tepatnya bulan  presidensiil tetapi presidensial," tegasnya.

Hal ini karena apapun keputusan yang dibuat presiden harus bernegosiasi dengan koalisinya. Sistem presidensiil berhadapan dengan politik yang multipartai. Hal ini memiliki hubungan yang kompleks serta penuh problematika. (*)