DIY Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 08 November 2018 / 16:20 WIB

BKKBN PERKUAT REFORMASI BIROKRASI

Peta Bonus Demografi Jadi Acuan Pembangunan

YOGYA, KRJOGJA.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menguatkan reformasi birokrasi dan tata kelola kehumasan di internalnya. Targetnya, terjadi perubahan berupa perbaikan dan peningkatan kualitas BKKBN sekaligus layanan publik yang semakin baik, transparan dan akuntabel (good governance).

"Inti dari perbaikan reformasi birokrasi BKKBN adalah efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan serta terwujudnya keterbukaan dalam pengelolaan program keluarga berencana dan kependudukan," terang Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal disela acara Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kehumasan bertema 'Melalui Penguatan Kehumasan Kita Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance' di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Rabu (7/11/2018).

Menurut Nofrijal, pengendalian penduduk menjadi kunci utama peningkatan kualitas bangsa yang didalamnya mencakup Keluarga Berencana (KB),  masalah kependudukan dan pembangunan keluarga. BKKBN menargetkan angka kelahiran rata-rata wanita usia subur di Indonesia atau Total Fertility Rate (TFR) turun menjadi 2,2 pada tahun 2019. "Sebetulnya target penurunan total feritility rate ini ingin dipercepat lagi pada tahun 2020 menjadi 2,1 tapi ini bukan sesuatu yang mudah, sehingga perlu kita rumuskan pada RPJM 2020-2024," katanya.

Selain menurunkan TFR, di bidang pengendalian penduduk, BKKBN berharap bonus demografi menjadi data informasi yang kuat bagi pemerintah di daerah. Menurut Nofrijal, BKKBN telah menyusun peta bonus demografi dan akan disebar ke semua kabupaten kota, sebagai acuan pembangunan dalam RPJM pemerintah daerah. "Dengan begitu kita tahu bagaimana membangun daerah dengan memanfaatkan bonus demografi ini," katanya.

Di bidang pembangunan keluarga, BKKBN sangat menekankan pengasuhan orangtua pada 1.000 hari pertama kehidupan anaknya. Menurut Nofrijal, pengasuhan ini sangat penting untuk mencagah stunting (anak kerdil) serta mendorong pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. "Program pembangunan keluarga ini sangat penting untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan terhindar dari masalah gizi," katanya. (Dev)