Jateng Editor : Danar Widiyanto Rabu, 24 Oktober 2018 / 13:21 WIB

Selesaikan Masalah Tenaga Kerja Asing, Boyolali Siapkan Perda

BOYOLALI, KRJOGJA.com – DPRD Boyolali mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Perijinan Tertentu, yang didalamnya termasuk perijinan terkait IMTA atau Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, ribut Budi Santoso, Rabu (24/10/2018) menjelaskan, ada tiga bidang perijinan yang akan dimasukkan dan dibahas dalam Ranperda Perijinan Tertentu tersebut, yakni terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, ijin trayek, serta perijinan yang mengatur terkait TKA. 

Tiga bidang tersebut, sebutnya, dinilai perlu untuk dibuat Perda agar pengaturan dan pengawasan lebih optimal. "Ini untuk menyesuaikan bagaimana daerah mengatur otonominya," katanya. 

Terkait IMTA, menurutnya pemerintah daerah perlu punya aturan sendiri melalui Perda dalam mengatur keberadaan TKA yang beraktivitas di wilayahnya. Selama ini, posisi daerah dalam menghadapi TKA ia nilai masih sumir. Boyolali belum punya aturan khusus terkait hal tersebut. 

Nantinya, Perda terkait IMTA akan menjadi landasan bagi Pemda untuk melakukan pendataan serta berbagai aspek administratif lainnya. "Termasuk mengatur pengawasan TKA, apakah di provinsi atau kabupaten. Ranperda ini inisiatif Bupati Boyolali,"

Sementara Kabid Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Dan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Boyolali, Joko Santoso menjelaskan, selama ini teknis dan mekanisme pengawasan TKA di Boyolali menjadi kewenangan provinsi. Sehingga adanya Ranperda tersebut dinilai penting untuk memberi kewenangan daerah untuk ikut melakukan pengawasan ataupun pembinaan. 

"Karena pekerja asing ada di daerah, ya semestinya pemerintah daerah juga ikut melakukan pengawasan karena lebih dekat," jelasnya. 

Sebenarnya, daerah juga memiliki tim Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Kesbangpolinmas, dan Imigrasi. Namun pengawasan tak secara khusus mengawasi aktivitas pekerja asing di dunia kerja, namun aktivitas warga negara asing secara umum yang tinggal atau beraktivitas di Boyolali. Semisal ijin tinggal dan sebagainya. (Gal)