DIY Editor : Danar Widiyanto Jumat, 19 Oktober 2018 / 09:30 WIB

Pembangunan Tol Yogya-Bawen, DIY Tunggu Pusat

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY masih menunggu keputusan dan kepastian dari Pemerintah Pusat terkait rencana pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Karena keputusan jadi atau tidaknya pembangunan Tol Yogya-Bawen itu bukan ada di tangan Pemda DIY, tapi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, setelah melalui perencanaan dan kajian lintas kementerian. 

"Secara prinsip kami mendukung penuh setiap arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk soal pembangunan Tol Yogya-Bawen. Meski begitu, untuk kepastiannya kami masih menunggu keputusan akhir Pemerintah Pusat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto usai Workshop Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY di Gedung Radyosuyoso Kompleks Kepatihan Yogya, Kamis (18/10).

Tavip mengungkapkan, adanya penolakan dari Panitia Khusus Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Pansus Revisi Perda RTRW) DPRD Jawa Tengah, menjadi bahasan sendiri bagi Pemprov Jateng. Bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan akan segera berdiskusi dengan DPRD Jateng. Termasuk melibatkan akademisi dan stakeholders terkait lainnya. Rencananya hasil diskusi tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah Pusat.

"Sesuai hierarki, Pemerintah Provinsi akan merujuk kebijakan nasional. Begitu pula dengan kabupaten/kota akan merujuk provinsi. Jadi soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tol, kita (Pemda DIY) pasti merujuk nasional dan pasti sudah ada," ujar Tavip.

Ketika dimintai tanggapan seputar rencana pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Dr Arif Wismadi menjelaskan, penolakan Pansus DPRD Jateng itu menunjukkan adanya perhatian untuk menyeimbangkan 3P, yaitu profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan). Pendekatan tradisional untuk menyeimbangkan hal itu seringkali terlalu fokus pada optimalisasi dan trade-off. Artinya memilih mengurangi manfaat untuk tumbuh, daripada mencari solusi untuk menghindari risiko.

"Pendekatan inovatif muncul karena dihadapkan pada problem yang bersifat kontradiktif. Baik di satu sisi, namun berisiko di sisi lain. Penetapan keberlanjutan Tol Yogya-Bawen adalah persoalan kebijakan," jelas Direktur Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan (Simpul Tumbuh) UII tersebut.

Arif mengungkapkan, dalam kasus Tol Yogya-Bawen, terdapat potensi manfaat pertumbuhan ekonomi dari interaksi antara Jateng dan DIY. Konektivitas bandara baru di Temon Kulonprogo (NYIA) dengan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang merupakan interaksi positif antarkedua wilayah, khususnya perkuatan ekspor komoditas baik melalui moda udara maupun laut. Ketika kebijakan konektivitas membawa risiko, maka tugas tenaga ahli dan profesional yang harus mencari solusi untuk memitigasi.

"Ada dua strategi yang dapat diperdalam untuk mencari solusi dalam menghadapi isu kegempaan dan lahan subur yang dilontarkan Pansus DPRD Jateng. Yaitu strategi segmentasi dan penanganan dini, yaitu dengan memilah dan membuat rancang bangun khusus pada segmen yang kritis. Sedangkan isu tentang pilihan moda, pendekatan pengambilan keputusan rasional harus diterapkan, yaitu dengan membandingkan opsi yang ada dengan semua kriteria yang disepakati," paparnya.(Ria)