DIY Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 06 Agustus 2018 / 02:42 WIB

Kicau Mania Pucung Bakal Temui Jokowi, Ini Sebabnya

IMOGIRI, KRJOGJA.com - Diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutan dan Lingkungan Hidup nomor 20 Tahun 2018 menuai reaksi keras dari  penggemar burung Komunitas Pucung Kicau (KPK) Mania karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat kecil di kawasan itu. Bahkan Komunitas Pucung Kicau Mania berencana  menemui  Presides Joko Widodo (Jokowi) untuk minta agar Permen tersebut ditinjau ulang.

"Ketika Permen itu diberlakukan, jelas merugikan masyarakat yang bergerak disektor itu. Karena nilai ekonomisnya sangat tinggi," ujar penggagas Komunitas Pucung Kicau Mania Agung Trisnawanto disela peluncuran gantangan di Pasar Burung Pucung Minggu (05/08/2018). 


Agung mengatakan dalam Permen tersebut warga melengkapi izin ketika membudidayakan  burung tertentu. Bahkan satu burung harus dilampiri surat keterangan dari pemerintah. “Satu burung satu surat izin jika tidak ingin dikatakan ilegal, itu kan sangat memberatkan pelaku usaha burung kicau di kawasan ini,” ujar Agung. 

Terlebih dalam setiap mengurus izin itu tidak gratis.  Bagi warga Pucung Wukirsari pemberlakuan Permen tersebut  jadi penghambat usaha masyarakat kecil. Mengingat Pucung menjadi salah satu budidaya dan jual beli burung terbesar di DIY.

Menurut Agung, burung yang harus dilengkapi surat izin ketika ditangkarkan diantaranya, murai, cucak ijo, jalak suren hingga  pleci.  Padahal pelaku usaha penangkaran burung di Pucung kerap melepasliarkan burung dalam jumlah ribuan. “Burung yang hampir punah kita coba kembalikan kelestariannya, kami komunitas kicau mania juga peduli lingkungan,”  tegasnya. (Roy)