Jateng Editor : Agus Sigit Jumat, 20 Juli 2018 / 14:50 WIB

Sertifikat 'Sekolah di Bank' di Klaten Capai Rp 2,75 T

KLATEN, KRJOGJA.com - Jumlah sertifikat di Kabupaten Klaten yang dijadikan agunan untuk mendapatkan pinjaman di bank, setiap tahun terus meningkat. Data yang diperoleh KR menyebutkan, pada tahun 2016 nilai total agunan mencapai Rp 1,6 triliun. Pada tahun  2017 meningkat signifikan menjadi Rp 2,75 triliun, dan pada tahun 2018 hingga Bulan Juni sudah mencapai Rp 1,4 triliun.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten. Sudjarno Jumat (20/7) membenarkan adanya trend peningkatan jumlah agunan sertifikat di bank tersebut. Menurut Sudjarno, hal itu menunjukkan bahwa sertifikat bukan hanya untuk kepentingan legalitas kepemilikan tanah, atau menghindari sengketa, melainkan juga sangat penting peranya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Melihat data itu, bisa diyakini kalau produk pertanahan berupa sertifkat menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi masyarakat. Sejak adanya prona lalu PTSL, trend agunan sertifikat terus bertambah,” kata Sudjarno.

Sudjarno menjelaskan, pada tahun 2018, BPN Klaten ditarget melakukan program pendaftaran sistematis lengkap (PTSL) sebanyak 33 ribu bidang tanah. Jumlah ini dua kali lipat lebih disbanding dengan tahun 2017 yang hanya 14.200 bidang.

Dalam program PTSL, dari 33 ribu bidang tersebut, tidak harus terbit sertifikat semua. Hingga kemarin pengukuranya sudah mencapai 21.200 bidang, pendataan dan pengumpulan data yuridis sebanyak 13.678 bidang, yang sudah bisa diterbitkan sertifikat 5.016 bidang, dan sebanyak 4.156 dalam kategori K4, karena masih perlu pemetaan - pemetaan.

Dijelaskan Sudjarno, PTSL sekarang tidak sama dengan prona. PTSL adalah pendataan seluruh bidang tanah yang ada di desa. Artinya produk tidak hanya sertifikat, melainkan juga data-data yang lain.

Dalam PTSL ada empat kategori produk. Yakni kategori K1, bidang yang memenuhi subyek obyek memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat. Kategori 2, subyek dan obyeknya masih bersengketa baik sengketa kepemilikan maupun sengketa di peradilan, tidak diberikan sertifikat, tetapi dibukukan saja. Kategori K3, subyek obyek tidak diketahui, missal subyek di luar daerah, atau subyek ada tetapi tidak ikut dalam kegiatan PTSL atau syarat-syarat tidak terpenuhi, sehingga tidak diterbitkan sertifikat. Kategori K4, bidang sudah terdaftar atau sudah bersertifikat, namun harus dilakukan uji lagi.

Salah satu hambatan program PTSL di Klaten adalah, adanya anggapan bahwa produk PTSL hanyalah sertifikat. Hal itu mengakibatkan, tanah yang masih dalam sengketa, atau belum memenuhi persyaratan untuk disertifikatkan , tidak didaftarkan dalam PTSL. Padahal, seharusnya seluruh bidang tanah yang ada, harus didaftarkan untuk dipetakan secara lengkap.

Sehubungan hal itu, BPN Klaten terpaksa harus melakukan penjelasan kembali dengan lebih detail baik kepada para kepala/perangkat desa, relawan maupun masyarakat, terkait program PTSL tersebut. (Sit)