Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 29 Juni 2018 / 15:05 WIB

Impor Pangan Harus Sesuai dengan Data Akurat

JAKARTA, KRJOGJA.com - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko di Jakarta  Jumat (29/06/2018) saat Agriculture and Food Forum (ASAFF) yang diselenggarakan HKTI, di JCC menilai Indonesia masih pada fase terciptanya ketahanan pangan.

Moeldoko menjelaskan sejumlah masalah masih mendera para petani seperti kian  sempitnya lahan yang dikelola. Karena itu, berbagai upaya harus terus dilakukan pemerintah guna menjamin ketersediaan dan pemerataan bahan pangan pokok bagi seluruh masyarakat. 

BACA JUGA : 

2045, Indonesia Jadi Pemasok Pangan Dunia

Stabilitas Pangan Ciptakan Kondusifitas Politik

"Indonesia masih berada pada tahap ketahanan pangan, belum mencapai fase swasembada pangan. Rata-rata nasional lahan petani kita 0,2 sampai 0,3 hektare. Lahan yang kecil itu juga rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk anorganik yang berlebihan," kata Moeldoko.

Selain itu, kata Moeldoko pengelolaan pasca panen menjadi tantangan. Petani juga kehilangan hasil pertanian, sebanyak 10 persen kalau tidak dikelola dengan baik. Penggunaan teknologi juga masih belum terlalu menyentuh proses pengolahan lahan.  "Petani tidak terbiasa dengan pendekatan management. Mereka business as usual. Ya sudah seperti itu saja'," ujar Kepala Staf Presiden yang mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko menjelaskan permodalan juga masih menjadi kendala. Meskipun Pemerintah sudah hadir dalam berbagai program untuk membantu permodalan petani, tapi masih saja petani sulit mengakses perbankan. Ke depan, ini harus disolusikan. 

"Kalau bicara ketahanan pangan, yang terpenting barangnya ada, masyarakat bisa menikmati, dan harganya cukup stabil. Kalau itu yang terjadi, maka stok pangan nasional tidak boleh kurang," terangnya.

Salah satu opsi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional, jika produksi dalam negeri tidak mampu mencapai targetnya adalah melakukan impor. Namun demikian, keran impor tentunya juga harus dilakukan berdasar data yang akurat. 

"Kita harus paham bahwa kebutuhan nasional itu 2, 4 juta ton dalam satu bulan. Berarti kalau tidak bisa memenuhi itu kita harus impor. Kalau tidak impor ada persoalan besar yang dihadapi bangsa ini. Karena persoalan perut adalah persoalan yang sangat sensitif yang tidak bisa ditunda," jelasnya. (Ati)