KOLOM Editor : Ivan Aditya Kamis, 21 Juni 2018 / 23:21 WIB

Soccerlitic

PIALA Dunia 2018 sudah dimulai dan penuh kejutan. Gajah-gajah sepakbola seperti Argentina dan Brasil ditahan pelandukpelanduk mini yang tadinya tak terdengar dalam percaturan sepakbola global, Islandia dan Swiss. Bahkan sang juara Jerman bisa dikalahkan Meksiko. Kejutan bisa jadi akan terus muncul sampai final PD 2018 ini.

Panggung politik juga bisa penuh kejutan. Sejak kejatuhan Pak Harto dan dilanjut Pak Habibie, Presiden-Presiden Indonesia dapat dikatakan produk-produk ”kejutan”, kecuali saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menjadi Presiden untuk yang kedua kalinya.

Naiknya Gus Dur, Megawati, SBY periode pertama, dan Jokowi, sebetulnya penuh hal yang mengagetkan dan menyentak, tak terduga. Siapa sangka SBY yang baru membuat Partai Demokrat bisa mengungguli Megawati? Siapa menduga Jokowi yang levelnya ”hanya” walikota di kota kecil Solo, bukan pemimpin partai, ”masuk” DKI sebentar, langsung menghuni Istana? Lebih dari itu, Jokowi masuk peringkat 16 dari 500 muslim berpengaruh di dunia versi The Moslem 500 dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre yang berkedudukan di Amman, Jordania.

Artinya memang semua bisa terjadi dalam politik. Ahok yang tadinya tak terkalahkan dalam segala survei, harus terjungkal oleh Anies Baswedan yang nomor buncit dalam surveisurvei Cagub DKI Jakarta. Atau Donald Trump yang seolah tingkahnya “memuakkan” dunia, ternyata membuat Hillarie Clinton yang tadinya unggul dalam survei, dan riil lebih banyak pengalaman dalam birokrasi.

Ini mengingatkan suatu yang tak terduga bisa saja terjadi dalam Pemilu dan Pilpres 2019 yang akan datang. Para pucuk pimpinan partai dan para calon presiden yang diunggulkan jangan over confidence, atau merasa di atas angin. Karenanya, bisa saja justru yang hadir adalah angin ribut yang merobohkan pohon-pohon partai yang tidak mengakar di hati pemilih. Jangan lupa, bagian besar pemilih bukanlah pemilih fanatik, yang mengakar kuat pada ideologi partai-partai yang ada. Sebagian besar, justru pemilih pragmatis yang bisa saja berubah seketika saat melihat janji perubahan, atau ada sosok baru yang memberi harapan. Partai besar, atau tokoh idola yang selama ini dijagokan, bisa saja ditinggalkan.

Karenanya, partai atau tokoh mapan, harus selalu jeli membaca situasi. Rakyat tak lagi bodoh dan selalu bisa dibodoh-bodohi, atau hanya diberi angin surga, janji kosong. Janji-janji atau omong kosong, akan mudah terbaca dari jejak digital yang ada. Karenanya, pola pikir tokoh politik seharusnya membaca perubahan zaman yang ada, zaman yang penuh inovasi disruptive, penuh kejutan dan goncangan, yang mau tak mau berpengaruh pada dunia politik. Siap-siaplah terkejut, seperti para tim besar sepakbola di putaran awal World Cup 2018 ini, jika pola pikir masih bergaya politisi zaman old yang seolah bisa mengatur semuanya dengan kekuasaan dan uang.

Bagaimana dengan parpol oposan? Katanya, sistem politik Indonesia tak kenal parpol oposan. Tapi realitas yang kalah pemilu perilaku layaknya oposan. Sah-sah saja. Kalah, tapi tak selalu kalah terus. Sepakbola menunjukkan, kesebelasan yang dianggap anak bawang bisa menahan giant team.

Jadi parpol yang sekarang di luar kekuasaan jangan minder dan putus asa. Namun juga jangan gelap mata. Melihat semua yang dilakukan pemerintah adalah jelek dan salah. Apalagi menebar info yang sesat. Masyarakat kian cerdas, tak bisa disuguhi caci maki atau marah-marah menyalahkan Pemerintah tanpa data.

Menyedihkan kalau tak ada lagi etika dalam berpolitik. Bagaimanapun, moral standar seharusnya dimiliki politisi dari parpol apapun, baik oposan maupun penguasa. Memang — seperti disinyalir almarhum Gus Dur — kita masih “TK” dalam berdemokrasi, sehingga sering menjumpai politisi oposan tendensinya menyatakan penguasa “pokoknya” jelek dan salah. Di sisi lain, politisi pendukung penguasa tendensinya bersikap: “pokoknya” penguasa selalu bagus dan betul.

Dalam situasi seperti ini, peran media massa dan pressure group lainnya sangat penting untuk mengedukasi publik agar tak gelap mata juga menelan info-info “pokoknya” itu. Dan tentu saja para akademisi lebih bertanggung jawab lagi, dan jangan sampai terjangkit penyakit “pokoknya” ini sehingga kian menyesatkan masyarakat.

(Edy Suandi Hamid. Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 21 Juni 2018)