Ragam Editor : Ivan Aditya Kamis, 18 Agustus 2016 / 10:29 WIB

Menyelamatkan Kewarganegaraan Archandra

ARCHANDRA Tahar (AT) diberhentikan. Pemberhentian dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan setelah status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengundang pro-kontra. Keputusan sangat tepat dan perlu diapresiasi. Karena jelas dengan memiliki atau setidaknya pernah memiliki paspor Amerika Serikat (AS) selain paspor Indonesia, AT sudah bukan warga negara Indonesia (WNI) lagi. Jabatan menteri di Indonesia tentu hanya boleh dijabat oleh WNI. Persoalannya adalah, bukankah AT sekarang berstatus tanpa kewarganegaraan (apatride) dan bukan dwi kewarganegaraan (bipatride) sebagaimana dipahami selama ini? Bagaimanakah menyelamatkan AT dari status apatride?

Meskipun tidak pernah menjawab dengan jelas dan tegas (sebagaimana tercermin dari pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet) berbagai fakta terang benderang menunjukkan bahwa AT pernah mempunyai paspor AS. Dengan demikian, baik secara formal maupun material sebenarnya AT sudah kehilangan statusnya sebagai WNI. Meskipun AT masih memegang paspor Indonesia yang berlaku sampai 2017.

Secara formal, berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan, AT telah kehilangan kewarganegaraannya ketika AT memperoleh kewarganegaraan AS atas kemauannya sendiri (ayat a). Dan ketika AT mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari AS atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari AS atas namanya (ayat h). Secara material, AT juga sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia ketika ia secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara AS atau bagian dari negara AS (ayat f).

Dengan pengakuan AT sendiri yang menyatakan bahwa ia telah mengembalikan paspor AS, berarti AT juga sebenarnya telah kehilangan statusnya sebagai warga negara AS (WNAS). Dengan demikian, AT bukan WNI dan bukan WNAS. Artinya sekarang, AT berstatus tanpa kewarganegaraan (apatride), dan bukan pula berkewarganegaraan ganda (bipatride).

Hemat saya, AT sebaiknya diselamatkan dari status apatride. Kesediaan AT menjadi menteri dan mengembalikan paspor AS, hendaknya dibaca sebagai niat tulus AT untuk kembali menjadi WNI dan mengabdi di Indonesia. Selain itu, lolosnya AT menjadi menteri bukan semata-mata kesalahannya, tetapi lebih disebabkan ketidak hati-hatian Istana sendiri. Sehingga sudah seharusnya pemerintah membantunya. Ada dua alternatif, pertama, melalui naturalisasi dan kedua, melalui pemberian kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara.

Cara pertama, berdasarkan Pasal 8 dan 9 UU Kewarganegaraan, AT dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh status WNI kembali dengan memenuhi persyaratan tertentu. AT juga diharuskan untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara Republik Indonesia (Pasal 14-17). Cara pertama ini dapat ditempuh oleh AT, tetapi akan memakan waktu yang lama. Karena menurut Pasal 9 ayat a, AT harus sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

Cara kedua, berdasarkan Pasal 20, Presiden dapat memberikan status WNI kepada AT dengan alasan kepentingan negara. Cara ini lebih cepat karena tidak ada keharusan bagi AT untuk bertempat tinggal terlebih dahulu. Meskipun demikian, untuk pemberian status WNI seperti ini, Presiden harus memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Oleh karena itu, perolehan status WNI bagi AT ini sangat tergantung dari sejauhmana Presiden dapat meyakinkan DPR bahwa AT benar-benar dibutuhkan oleh negara.

Akhirnya, bola ada pada AT, Presiden Joko Widodo, dan DPR. Apakah AT sungguh-sungguh ingin kembali menjadi WNI dan mengabdikan keahliannya untuk pembangunan Indonesia? Apakah Presiden Joko Widodo dan DPR mempunyai komitmen yang sama untuk membantu kembalinya AT menjadi WNI khususnya? Dan memanggil para diaspora, yang pada umumnya kaum muda Indonesia yang berkemampuan tinggi yang berkarya di negara-negara lain, untuk pulang dalam rangka membangun negeri sendiri.

(Nandang Sutrisno SH LLM MHum PhD. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 18 Agustus 2016)