Jateng Editor : Agus Sigit Jumat, 13 April 2018 / 20:31 WIB

Boyolali kembangkan Layanan Surat Elektronik

BOYOLALI (KRjogja.com) – Pemkab Boyolali akan memangkas birokrasi bagi masyarakat untuk mendapat surat pengantar dari desa yang biasanya untuk membuat SKCK, KK, akte dan lain-lain, dengan pengadaan Layanan Surat Elektronik. Dengan alat ini, masyarakat tak perlu bertatap muka dengan kepada desa bila minta surat pengantar, cukup dengan memasukkan nomor dan identitas kependudukan saja.

Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, Jumat (13/4) menjelaskan, inovasi tersebut muncul dari kepala Bupati Boyolali, Seno Samodro, untuk mempermudah akses masyarakat mendapat surat pengantar desa yang terkadang repot dan memakan waktu. Mereka tak perlu menunggu dibuatkan surat pengantar oleh kepala atau perangkat desa, namun bisa langsung membuatnya sendiri melalui alat yang disediakan. Alat yang akan dipasang di balai desa tersebut beroperasi 24 jam.

Untuk tahun ini, rencananya pengadaan alat yang konsepnya serupa dengan ATM tersebut sebanyak 10 unit dan pengadaannya akan terealisasi di 267 desa/kelurahan pada 2019 mendatang. "Kami sudah sosialisasikan tentang rencana layanan surat mandiri tersebut," kata Purwanto. 

Selain menyederhanakan pelayanan, pengembangan alat tersebut juga dilakukan untuk menyesuaikan perubahan jaman, dimana pelayanan elektronik semakin berkembang. Hal tersebut akan mendorong masyarakat untuk makin melek teknologi. 

Sebelumnya, Bupati Boyolali, Seno Samodro memaparkan, pengadaan alat tersebut akan diadakan secara bertahap, sebab pengadaan alat tersebut juga cukup mahal, mencapai Rp400 juta per unit. Selain pemangkasan birokrasi, karena berbasis elektronik, alat tersebut menurutnya juga bisa mencegah terjadinya praktik gratifikasi yang mungkin masih terjadi di lapangan. "Tiga bulan ke depan rencananya sudah akan dipasang sepuluh unit dulu," tandasnya.

Widodo (25), warga Sambi mengapresiasi rencana tersebut. Menurutnya, terkadang pengurusan surat pengantar cukup repot, sebab tak setiap waktu kepala atau perangkat desa bisa ditemui tiap saat. Padahal surat pengantar biasanya dibutuhkan untuk urusan yang yang mendesak. ‎"Tentu alat ini bisa sangat membantu masyarakat," (Gal)