DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 10 April 2018 / 19:24 WIB

Ketimpangan Sosial Jadi Persoalan Serius

YOGYA, KRJOGJA.com - Meski kemerdekaan Republik Indonesia sudah diproklamasikan sudah lama, namun masih menyisakan persoalan serius bagi bangsa. Tak terkecuali dalam menerapkan sila kelima dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

”Sila kelima dari Pancasila ini masih menjadi dilema ketika banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat,” ungkap pendiri Maarif Institute, Prof Ahmad Syafii Maarif dalam Kuliah Pakar di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kuliah Pakar diselenggarakan Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Megister Ilmu Pemerintahan, Magister Hubungan Internasional dan Ahmad SyafiíI Ma’arif (ASM) School of Political Thought and Humanity UMY dihadiri pula oleh Apolo Safano, Rektor Universitas Cendrawasih Papua. Ahmad Syafii Maarif yang dipanggil Buya Syafiíi itu berpendapat, banyak politisi yang tidak paham dengan bangsanya sendiri.

”Tidak banyak menteri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan politisi yang paham dengan kondisi bangsa ini,” ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Menurutnya, pembangunan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pada daerah yang berada jauh dari hingar bingar cepatnya perputaran ekonomi. Sebagai contoh, Papua menjadi daerah yang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan, sedangkan DKI Jakarta menempati posisi paling buncit.

Buya Syafii juga menyampaikan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sila yang menjadi dilema ketika melihat kenyataan di negeri ini. Banyaknya ketimpangan sosial yang menjadi pekerjaan rumah bagi para politisi seakan tidak berpedoman dengan Pancasila lagi.

”Program bantuan untuk desa sebenarnya juga cukup besar guna membangun daerah dalam kawasan 3T atau daerah terdepan, tertinggal dan terpencil. Papua pun menjadi daerah yang mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi keadaan di sana masih saja cukup memprihatinkan,” ungkapnya. (R-3)