DIY Editor : Ivan Aditya Senin, 09 April 2018 / 14:30 WIB

SBY Harap Lahirnya UUK Tak Dilupakan

BANTUL, KRJOGJA.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat DIY di Jogja Expo Center (JEC), Senin (09/04/2018) siang. Dalam kesempatan tersebut, SBY sempat menyampaikan kenangan besar dirinya pada DIY salah satunya melahirkan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) pada tahun 2012 lalu.

Di hadapan para kader Demokrat, SBY mengungkap bahwa UUK yang dilahirkan saat pemerintahannya sebagai presiden adalah perhatian penuh pada desain, struktur, dan tatatan pemerintah daerah yang baik. SBY mengungkap UUK tersebut melewati penggodogan cukup lama dengan berbagai pertimbangan hingga akhirnya resmi diundangkan.

“Di tangan kader Demokrat yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono inilah hadir UU yang cukup lama didambakan masyarakat Yogyakarta. Saya memikirkan tatanan struktur yang ada di Yogyakarta dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya UUK harapan saudara kita, masyarakat di Yogyakarta kehidupannya semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY meminta para kader Demokrat khususnya yang berada di DIY untuk benar-benar mengawal implementasi UUK yang dibuat untuk menyejahterakan masyarakat. “Wajib hukumnya bagi kader Partai Demokrat untuk mengawal dan membantu pemimpin pemerintahan daerah agar UU ini membawa berkah bagi masyarakat,” tegasnya.

Mantan Komandan Korem 072 Pamungkas tersebut juga berharap para kader di Demokrat bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat DIY dengan tidak perlu banyak bicara. “Tidak perlu banyak berjanji, beretorika. Datang, sapa dan ketahui permasalahan masyarakat. Demokrat itu mendengarkan permasalahan dan mencarikan solusinya tanpa harus menyalahkan siapa-siapa,” ungkapnya lagi.

Sementara melalui Komandan Pemenangan Pemilu, Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat menargetkan perolehan suara 15 persen di pemilu 2019 mendatang. DIY bahkan ditargetkan harus bisa meraih lebih dari 15 persen suara karena dinilai sebagai episenteum perpolitikan Tanah Jawa. (Fxh)