DIY Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 09 April 2018 / 05:05 WIB

POLEMIK RUMAH KARAOKE DAN PROSTITUSI

Jika Ilegal, DPRD Bantul Usul Ditutup

KRETEK, KRJOGJA.com - Kawasan Parangkusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Bantul  bertahun-tahun dikenal sebagai pusatnya hiburan malam di Bantul. Munculnya  tempat karaoke diduga ilegal tahun 2000 makin melengkapi adanya praktik prostitusi yang sudah lebih dulu tumbuh di kawasan itu. 

"Saya  tidak tahu secara pasti sejak kapan prostitusi di Parangkusumo itu ada, karena ketika saya kecil juga sudah ada. Tetapi untuk karaoke seingat saya pada tahun 2000 mulai munculnya,” ujar Kepala Dukuh Mancingan Handri Sarwoko, Minggu (8/4). 

Dijelaskan untuk sekarang ini warga  sepenuhnya menyerahkan kebijakan soal prostitusi dan karaoke itu kepada pemerintah daerah. "Sekarang ini semua tergantung pemerintah Kabupaten Bantul, jika karaoke itu melanggar silahkah ditindak, termasuk adanya praktik prostitusi itu,” jelasnya.  

Handri mengaku warga tidak punya kekuatan untuk melakukan penindakan terhadap rumah karaoke  itu.  Pada tahun 2010 lalu warga pernah membuat gerakan penertiban, tetapi pada kenyatannya juga buka kembali sampai sekarang.

Handri mengatakan, sebenarnya persoalan karaoke di Parangkusumo bukan warga asli Parangtritis. Namun dominasinya pemiliknya berasal dari orang luar Parangtritis. “Memang ada beberapa warga Parangtritis, tetapi sangat kecil sekali persentasinya,” ujarnya.  
Kawasan karaoke di Parangkusumo berada di dua wilayah, Grogol X dan Mancingan.  Dari dua wilayah itu menurut Handri jumlahnya bisa 30 lebih rumah karaoke.  “Informasinya sekarang juga buka lagi baik rumah karaoke dan prostitusi,” jelasnya.   

Anggota Komisi B DPRD Bantul Suradal dengan tegas mengatakan, jika rumah karaoke di Parangkusumo tersebut memang ilegal. Artinya keberadaannya tidak memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah  daerah. 

"Jika memang ilegal tidak izinnya ya ditutup, aturannya juga ada kok. Mereka juga tidak memberikan keuntungan ke Pemda, tidak ada pemasukan PAD dan adanya hanya ribut,” tegas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.  

Menruut Suradal ketika dikaji lebih dalam, keberadaan karaoke itu tidak sekadar izin dan tidak. Namun sudah bertengan dengan norma yang ada di masyarakat. Ketika ada izin dan tidak membuat resah masyarakat  melanggar norma tentu hal itu sudah saatnya dilakukan penertiban. “Jika dibiarkan, terus mau jadi apa generasi disana itu,” kata Suradal. (Roy)